Taufan Sukma/IDX Channel
IDXChannel - Kebijakan pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) yang telah menaikkan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis Pertamax rupanya masih memantik polemik di sebagian kalangan masyarakat. Dari kalangan mahasiswa, misalnya, bahkan beredar kabar bakal menggelar demo penolakan kenaikan BBM, pada Senin (11/4/2022) mendatang.
Merespon rencana tersebut, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah, mengakui bahwa isu kenaikan harga BBM kerap kali dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk digiring ke ranah politik. Karenanya, pemerintah perlu cerdas dalam menyikapi hal ini.
"Pemerintah sangat perlu meningkatkan komunikasinya. Kebijakan (kenaikan harga Pertamax) ini sudah tepat, tinggal bagaimana informasi tentang alasan kenaikan itu bisa sampai ke masyarakat dan dipahami dengan jelas," ujar Piter, kepada media, Sabtu (9/4/2022).
Masyarakat, menurut Piter, perlu memahami bahwa saat ini memang terjadi kekurangan suplai minyak dan gas di dunia seiring dengan terjadinya perang Rusia-Ukraina. Kondisi ini yang membuat harga minyak dan gas internasional melambung. "Dan meskipun (harga) Pertamax naik, faktanya harga BBM dan LPG di Indonesia termasuk yg termurah di dunia karena masih disubsidi oleh pemerintah," tutur Piter.
Selain itu, kenaikan harga hanya diterapkan untuk Pertamax yang notabene memang merupakan BBM non subsidi yang konsumennya sebagian besar memang masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan harga Biosolar, Pertalite dan LPG 3 kg yang dikonsumsi oleh masyarakat kelas bawah dan berpengaruh terhadap kelancaran distribusi barang dan orang, masih disubsidi sepenuhnya oleh pemerintah sehingga tidak mengalami kenaikan harga.
