Wahyudi Aulia Siregar
IDXChannel - Realisasi belanja pemerintah daerah di Sumatera Utara hingga 31 Juli 2022 kemarin baru mencapai Rp 20,15 triliun. Jumlah itu hanya 33,86 persen dari total pagu anggaran yang tersedia.
Hal itu diungkapkan Plt Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Kementerian Keuangan, Heru Pudya Nugroho saat Rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bersama Forkopimda dan Bupati/Walikota se-Sumut, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Medan, Kamis (25/8/2022).
Atas masih rendahnya realisasi belanja pemerintah daerah itu, Heru meminta agar percepatan realisasi belanja pemerintah segera dilakukan. Utamanya untuk Kota Medan, Pematang Siantar, Gunungsitoli dan Labuhanbatu yang tergolong paling rendah.
“Saya minta segera mengakselerasi belanja pada semester II ini. Persentase realisasi belanja APBD per-Pemda sampai dengan 31 Juli 2022 itu terendah pada Kota Medan yang hanya 1,1%, Kota Pematangsiantar 1,3%, Nias Barat 17,7%, Kota Gunungsitoli 18,4% dan Labuhanbatu 19,4%," kata Heru.
Menurut Heru, realisasi belanja daerah di Sumut baru mencapai Rp20,15 triliun atau 33,86% dari pagu yang berdampak pada lambatnya ekonomi di daerah. Untuk itu, pemerintah daerah perlu melakukan percepatan belanja menerapkan pengawasan dalam bentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) seperti yang telah diterapkan pemerintah pusat dan menjadikan capaian belanja masing-masing OPD sebagai unsur Indikator Kinerja Utama (IKU) para Kepala OPD.
“Tingginya saldo kas di RKUD Pemda sebesar Rp7.028,67 miliar salah satunya disebabkan oleh belum optimalnya realisasi belanja daerah sampai dengan Juli 2022. Perlu dilakukan akselerasi belanja yang bisa memicu meningkatnya ekonomi di Sumut,”paparnya.
