"Pemerintah mungkin tahu pembangkit PLN mana yang harus didorong, dan juga pemerintah sudah memberikan sanksi dan kompensasi (terkait DMO)," katanya.
Untuk urusan DMO ke depannya, Hendra mendorong pemerintah segera membentuk badan yang menangani hal ini secara khusus, entah itu BLU Batubara atau entitas khusus batu bara agar yang memiliki sejumlah fungsi terkait pengamanan pasokan batubara dalam negeri.
"Yang jelas, bagi anggota kami yang sudah berkontrak dengan PLN dan industri non listrik ini harus, wajib (dipenuhi) meskipun harga lagi tinggi-tingginya," tutup Hendra. (RAMA)