Hardjuno menekankan, dalam menjalankan tugasnya, Satgas BLBI tidak boleh bertindak semena-mena terhadap masyarakat, apalagi terhadap mereka yang tidak terlibat dalam kasus BLBI. Menurutnya, semua tindakan yang diambil oleh pejabat negara harus berdasarkan hukum yang jelas dan transparan.
"Penyitaan aset tanpa bukti yang jelas hanya akan menimbulkan ketidakadilan dan merugikan pihak-pihak yang tidak bersalah. Satgas BLBI harus benar-benar memastikan bahwa setiap langkah yang diambil adalah berdasarkan dokumen dan fakta yang valid, bukan dokumen palsu atau informasi yang tidak akurat," ujarnya.
Hardjuno juga menyinggung peran Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam memastikan proses penegakan hukum terkait BLBI ini berjalan dengan adil dan transparan.
"Sebagai pejabat negara, Menteri Keuangan harus bersikap terbuka dan mau mendengarkan keluhan masyarakat. Jangan sampai kekuasaan yang besar membuat pejabat lupa bahwa mereka ada untuk melayani rakyat, bukan sebaliknya," ujar dia.