Komdigi melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) melakukan uji coba skema Perlinsos Digital. Per 28 September, SPLP telah rampung memproses 19,8 juta transaksi data dalam uji coba. Semisal uji coba di Banyuwangi, yang mencatat 359.079 kepala keluarga atau 55,6 persen dari populasi terdaftar.
Dari perspektif teknologi informasi, Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) menekankan Perlinsos Digital sebagai arsitektur digital terpadu diyakini mampu menghadirkan pengawasan publik yang jauh lebih terbuka dibandingkan pola distribusi manual.
Penyatuan identitas tunggal kependudukan menjadi instrumen efektif dalam menekan celah manipulasi maupun duplikasi data penerima.
"Perkembangan digitalisasi memberi manfaat transparansi karena terkoneksi dengan data kependudukan, NIK, hingga Kementerian Sosial. Harapannya, sistem ini mampu menekan penyimpangan hingga mencapai nol kesalahan dalam penyerahan bantuan sosial," tutur Heru kepada iNews Media Group, Senin.
Hadirnya sistem daring yang terkoneksi langsung dengan basis data nasional juga diproyeksikan memangkas praktik percaloan dan pemotongan dana bantuan oleh oknum di lapangan. Skema ini memberikan jaminan bahwa hak masyarakat rentan diterima secara utuh tanpa hambatan birokrasi.