"Karena perumahan itu tanggung jawab pemerintah, sejauh mana pemerintah bisa mempersiapkan itu," ucap Sudarto.
Di samping pengelolaan yang tak jelas, kata Sudarto, program Tapera juga tidak memberikan manfaat yang lebih baik kepada buruh.
"Belum lagi pembuatan peraturan perundangan yang tidak transparan dan terbuka. Kami tidak tahu menahu tiba-tiba keluar peraturan tentang Tapera, sehingga kami bersepakat menolak pemerintah dan meminta pemerintah mencabut Tapera," tuturnya.
Dia pun menegaskan jika pemerintah tidak mengindahkan aspirasi dari para buruh yang melakukan aksi hari ini, maka pihaknya akan terus menerus melakukan aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.
"Apabila aspirasi kami pada saat ini tidak mendapatkan respons yang positif, terpaksa kami akan menurunkan massa yang jauh lebih besar dari yang dilakukan," ujarnya.
(RFI)