AALI
9750
ABBA
226
ABDA
0
ABMM
780
ACES
1470
ACST
290
ACST-R
0
ADES
1675
ADHI
1175
ADMF
8075
ADMG
167
ADRO
1185
AGAR
428
AGII
1110
AGRO
940
AGRO-R
0
AGRS
456
AHAP
71
AIMS
530
AIMS-W
0
AISA
280
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
590
AKRA
3370
AKSI
785
ALDO
890
ALKA
254
ALMI
236
ALTO
320
Market Watch
Last updated : 2021/05/06 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
472.68
-0.2%
-0.95
IHSG
5970.24
-0.09%
-5.67
LQ45
888.95
-0.17%
-1.47
HSI
28637.46
0.77%
+219.46
N225
29331.37
1.8%
+518.74
NYSE
16348.41
0.36%
+59.14
Kurs
HKD/IDR 1,841
USD/IDR 14,315
Emas
824,769 / gram

Setneg: Yayasan Harapan Kita Tak Pernah Setor Pendapatan TMII ke Kas Negara

ECONOMICS
Dita Angga/Sindo
Rabu, 07 April 2021 20:04 WIB
Pendapatan TMII tidak disetor ke kas negara adalah karena selama ini pemasukannya minus.
Pendapatan TMII tidak disetor ke kas negara adalah karena selama ini pemasukannya minus.

IDXChannel - Yayasan Harapan Kita disebut tidak pernah menyetor pendapatan Taman Mini Indonesia Indonesia kepada kas Negara. Hal ini pun dibenarkan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg).

“Betul (tidak setor pendapatan ke kas negara),” kata Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Setya Utama saat dihubungi, Rabu (7/4/2021).

Dia mengatakan bahwa penyebab pendapatan TMII tidak disetor ke kas negara adalah karena selama ini pemasukannya minus. “Pendapatan selama ini minus,” ungkapnya.

Ditanyakan mengapa tidak sejak dulu pemerintah tidak mengambil-alih pengelolaan TMII, Setya engga menjawabnya. Dia hanya menegaskan bahwa pengambilalihan TMII saat ini didasarkan atas audit yang telah dilaksanakan.“Kami berpijak pada dokumen resmi. Rekomendasi BPK, hasil legal audit FH UGM dan rekomendasi BPKP,” ujarnya.

Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menyatakan pemerintah telah secara resmi mengambil-alih pengelolaan TMII dari Yayasan Harapan Kita. Hal ini ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Presiden (Perpres)  No.19/2021.

“Yang intinya penguasaan dan pengelolaan TMII dilakukan oleh Kemensesneg. Dan berarti ini juga berhenti pula pengelolaan yang selama dilakukan oleh Yayasan Harapan kita. Kami akan melakukan penataan sebagaimana yang kami lakukan di GBK, dan di Kemayoran,” kata

Dia mengatakan bahwa menurut Keppres No. 51/1977, TMII merupakan Negara Republik Indonesia. Aset ini terdata di Kemensesneg yang pengelolaannya diberikan kepada Yayasan Harapan Kita.

“Mengenai TMII. Ini sudah pembicaraan cukup lama. Jadi kami menindaklanjuti rekomendasi dari beberapa pihak terkait. Termasuk dari BPK,” ungkapnya.

Pratik menyebut bahwa Jadi Yayasan Harapan kita sudah hampir 44 tahun mengelola TMII.

“Dan Kami berkewajiban untuk melakukan  penataan, memberikan manfaat seluas-luasnya untuk masyarakat. Dan memberikan kontribusi keuangan untuk negara. Jadi atas pertimbangan tersebut, presiden telah menerbitkan Perpres No 19/2021 tentang TMII,” pungkasnya. (TIA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD