Kevi Laras
Sehingga para masyarakat kalangan bawah atau miskin, bisa dibayar dan tepat sasaran pelayanannya. Sebab, menurut Budi, kelas-kelas yang ada selama ini memberi peluang orang kaya untuk memanfaatkan BPJS Kesehatan yang seharusnya untuk orang kurang mampu.
Hal ini berdasarkan dari apa yang didengarnya. Budi mengaku seringkali mendengar banyak orang kaya mendapatkan perawatan kesehatan dari layanan BPJS Kesehatan.
"Sedangkan yang miskin itu dibayarkan oleh pemerintah untuk dari yang dasar, sehingga akan memastikan BPJS tidak kelebihan bayar atau kelebihan bayar diberikan kepada orang-orang yang tidak seharusnya tidak dibayar" jelas Budi.
Dia pun meminta, agar pihak BPJS Kesehatan melakukan manajemen secara terinci. Kendatinya, Budi akan meminta data rinci siapa saja orang kaya itu, dengan melihat berapa tarif listrik, kartu debit, dan lain-lain.
Menurut Budi, ini akan berdampak pada keuangan BPJS Kesehatan. Dengan demikian, perlu mengombinasikan asuransi swasta dengan BPJS Kesehatan bagi masyarakat golongan mampu.
"Saya sendiri akan bertanya kepada Pak Gufron dan akan melihat 1.000 orang yang paling besar expense-nya paling besar di BPJS. Saya mau tarik datanya, saya mau lihat itu PLN-nya berapa kVA, kalau kVA-nya di atas 6.600 itu sudah pasti orang yang salah," pungkas Budi.
(FAY)
