Dhera Arizona Pratiwi
Sejak diterapkan pada 2011, ISPO terus disempurnakan. Melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025, pemerintah memperbarui skema ISPO dengan tiga perubahan mendasar.
Pertama, perluasan cakupan sertifikasi. ISPO tidak lagi terbatas pada perkebunan di hulu, tetapi juga mencakup industri hilir dan usaha bioenergi sawit.
“Mungkin tahun depan, saat mengisi bahan bakar di SPBU, Anda akan melihat label ISPO pada biodiesel,” ujar Dida.
Kedua, pembiayaan sertifikasi bagi petani kecil. Pemerintah menanggung penuh biaya sertifikasi ISPO petani kecil melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), APBN, APBD, atau sumber sah lainnya. Untuk satu siklus sertifikasi berlaku selama lima tahun. Pembiayaan mencakup biaya sertifikasi, pendampingan, pelatihan, hingga pemetaan geospasial.
