Layanan SI-ISPO mencakup pengajuan sertifikasi awal dan resertifikasi, verifikasi sertifikat ISPO dan dokumen pendukung, serta penerbitan lembar transaksi ISPO digital untuk memudahkan eksportir dan pembeli.
Salah satu fitur utamanya adalah validasi lahan perkebunan melalui pemetaan poligon. Data akan diintegrasikan dari Kementerian Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, BIG, hingga peta acuan risiko deforestasi Uni Eropa.
Melalui interoperabilitas, SI-ISPO menghubungkan sistem digital kementerian dan lembaga tanpa menggantikan sistem maupun kewenangan masing-masing.
Ketertelusuran berjalan dari kebun petani dan perusahaan, titik pengumpulan tandan buah segar, pabrik kelapa sawit, industri hilir, hingga pengapalan ekspor dengan kode QR atau Lot ID. Importir Uni Eropa dapat memindai kode tersebut dan memakai data SI-ISPO sebagai bukti dalam pernyataan uji tuntas (due diligence statement) EUDR.
Pemerintah menugaskan BPDP mengelola SI-ISPO. Melalui proses lelang terbuka, BPDP menunjuk PT Sucofindo sebagai operator sistem yang melayani pelaku usaha, penjual, dan pembeli, baik di dalam maupun luar negeri. Pemerintah menargetkan hampir 100 persen data pemangku kepentingan sawit terhimpun pada 2029.
“Tujuan kami adalah memperkuat penerimaan pasar global dan daya saing sawit Indonesia, sembari tetap memastikan petani kecil terlibat,” ujar Dida.
(Dhera Arizona)