Widya Michella
IDXChannel - Pemerintah Indonesia meminta kepada pemerintah Jepang untuk memperhatikan transparansi hingga monitoring saat proses pembuangan air radioaktif yang telah diolah dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima, Jepang, ke laut.
"Ada dua kunci untuk Fukushima, satu adalah mengenai transparansi dari prosesnya itu. Yang kedua adalah dari sisi monitoringnya," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kepada wartawan usai rapat di Komisi 1 DPR RI, Jakarta Selatan, Kamis (31/8/2023).
Kemudian, Jepang juga perlu berkoordinasi dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA), terutama saat membuang limbah Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima Daiichi ke laut.
Sehingga posisi Indonesia saat ini, kata Retno, ialah meminta untuk transparansi dan monitoring atas limbah tersebut.
"Semuanya itu memang harus dilakukan bersama dengan IAEA. Jadi itu posisi Indonesia yang terkait dengan Fukushima, transparansi monitoring, bekerja sama dengan IAEA,"ucapnya.
Sebelumnya, Jepang telah membuang limbah Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima Daiichi ke laut Samudra Pasifik mulai 24 Agustus 2023. Krisis daya tampung dijadikan alasan dan sains dijadikan dalih pembenaran dari tindakan tersebut.
Tokyo Electric Power (TEPCO), operator PLTN tersebut, mengeklaim air limbah nuklir, sudah diolah, yang dibuang ke laut tersebut aman dan telah diperiksa Badan Energi Atom Internasional (IAEA).
