Rohman Wibowo
IDXChannel - Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal I-2026 diikuti oleh "alarm" fiskal yang mulai membayangi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat capaian tersebut didorong oleh lonjakan konsumsi pemerintah sebesar 21,81 persen.
Konsumsi pemerintah juga menjadi yang tertinggi dalam satu dekade terakhir. Itu lantaran realisasi program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, di balik geliat tersebut, postur APBN justru mencatatkan defisit yang membengkak hingga Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap PDB per Maret 2026.
Dilema fiskal ini semakin pelik saat publik dihantam penyesuaian harga BBM non-subsidi dan diesel oleh PT Pertamina, BP-AKR, serta Vivo di awal Mei ini. Meski pemerintah berusaha menjaga stabilitas harga produk subsidi, beban biaya logistik akibat kenaikan harga diesel tetap menjadi tantangan nyata bagi daya beli.
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, memperingatkan bahwa ketergantungan pada belanja pemerintah untuk memacu pertumbuhan memiliki batas kemampuan. Menurutnya, ambisi program besar tanpa efisiensi yang tepat justru mengorbankan pos anggaran krusial lainnya di kementerian/lembaga (K/L).
"Pelajaran pertama dalam ilmu ekonomi itu adalah kelangkaan, baik secara produk, komoditas, dan juga anggaran. Kelangkaan ini mengajarkan bahwa semua aktivitas di dunia ini ada batasannya," ujar Huda kepada iNews Media Group, Sabtu (16/5/2026).
