Rohman Wibowo
Huda menyoroti bagaimana realokasi anggaran dari berbagai K/L untuk mendukung MBG berpotensi membuat pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan mengalami stunting atau stagnasi. Akibatnya, banyak program K/L yang terhambat karena dananya tersedot habis.
Ia pun mengkritisi kebijakan Work From Home (WFH) bagi pegawai pemerintah sebagai langkah yang tidak substantif untuk menambal defisit.
"WFH ini tidak bisa menyelamatkan defisit fiskal yang diprediksi melebihi 3 persen di akhir tahun. Artinya pemerintah bisa melanggar undang-undang," tegas Huda.
Huda menambahkan, indikator bahwa pemerintah sedang "butuh uang" sudah terlihat jelas dari pola belanja yang agresif namun tidak ditopang ruang fiskal sehat. Tanpa langkah efisiensi radikal dan pemangkasan program yang tidak mendesak, risiko fiskal akan terus memburuk.
"Jika kondisi ini terus terjadi, maka government shutdown niscaya akan terjadi. Juni-Juli jadi titik krusialnya," kata Huda.
Kini, pemerintah berada di posisi sulit. Tantangan ke depan bukan sekadar memacu pertumbuhan jangka pendek, melainkan menjaga kesehatan fiskal agar tidak terjebak dalam lubang defisit yang lebih dalam.
Tanpa restrukturisasi anggaran yang disiplin, narasi pembangunan nasional berisiko terhambat oleh realitas keterbatasan dana yang makin nyata.
(Febrina Ratna Iskana)
