Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel- Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) , Tulus Abadi menyoroti kebijakan pemerintah yang bersifat bongkar pasang khususnya dalam menangani kisruh minyak goreng di pasar.
Menurutnya alih-alih memberikan minyak dengan harga terjangkau di tengah masyarakat, justru kebijakan minyak murah itu meleset dari sasaran.
"Idealnya subsidi minyak goreng sebaiknya bersifat tertutup saja. by name by address, sehingga subsidinya tepat sasaran," ujar tulus dalam pernyataan tertulisnya kepada MNC Portal, Jumat (18/3/2022).
Tulus melihat harga minyak murah melalui penetapan HET (harga eceran tertinggi) disamping kenaikan harga CPO (crude palm oil) global yang tinggi membuat beberapala kalangan yang memiliki kekuatan financial memborong minyak tersebut.
Menurutnya jika Pemerintah ingin memberikan minyak murah kepada masyarakat terutama kalangan bawah, bisa dilakukan dengan cara subsidi tertutup saja.
"Sedangkan subsidi terbuka seperti sekarang berpotensi salah sasaran, karena migor murah gampang diborong oleh kelompok masyarakat mampu," lanjut Tulus.
Akhirnya masyarakat yang sebelumnya menjadi objek dari kebijakan minyak murah justru tidak mendapatkan minyak murah milik pemerintah.
"Pemerintah seharusnya belajar dari subsidi pada gas melon," sambungnya.
Seperti diketahui sebelumnya sempat terjadi fenomena yang menggambarkan beberapa partai politik membagikan minyak murah ke tengah masyarakat dengan harga yang murah.
Padahal masyarakat sendiri saja jika harus membeli minyak goreng kemasan sendiri di ritel hanya dibatasi maksimal 2 liter per orang.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfhi dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI menyebutkan total minyak yang dihimpun pemerintah melalui kebijakan DMO (domestic price obligation) sebanyak 720.612 ton dalam waktu 28 hari hingga 16 Maret 2022.
