"Interaksi-interaksi tersebut menimbulkan inovasi dan ide-ide. Kita kasih beasiswa LPDP dari pajak kita, beasiswa itu tidak hanya SPP, tapi juga asuransi kesehatan. Supaya negara maju, maka kita membuat sistem jaminan kesehatan, tapi membuat sistem itu bukan sesuatu yang simpel, butuh tahu iurannya berapa, benefitnya, klaimnya gimana," tambah Sri.
Untuk menjadi high-income country, negara middle income harus membangun institusi dan sistem. Sistem pun tidak tiba-tiba jadi, melainkan dibangun melalui berbagai macam pengetahuan dari negara lain.
"Memangnya di AS gratis karena apa? Dia mungut pajak, jadi yang bayar adalah taxpayer money. Dia menikmati tax payer money, sama kita orang yang mampu bayar pajak, kita berikan BPJS kesehatan untuk orang miskin, PKH kepada keluarga yang tidak mampu, size-nya beda tapi desainnya sama. Berarti kita mulai belajar," lanjutnya.
Maka dari itu, untuk menjadi negara maju, maka perlu SDM, infrastruktur, institusi, dan kelembagaan yang bagus. Itu yang menjadi syarat agar negara tersebut bisa maju dan produktif.
"Negara yang maju biasanya aturannya enggak ruwet. Kenapa Presiden Jokowi begitu kepengen reformasi supaya birokrasi dan aturan enggak bundet sampai di bawah," pungkas Sri.
(YNA)