Anggie Ariesta
Berdasarkan paparannya, jika dibagi menurut tahun anggaran, efisiensi paling banyak dilakukan pada 2020 dengan Rp1,12 triliun, kemudian pada 2021 sebesar Rp425,72 miliar, di 2022 sebesar Rp435,40 miliar, serta 2023 sebesar Rp232,32 miliar.
Sri Mulyani mengatakan ada 11 titik yang melakukan efisiensi setiap tahunnya. Efisiensi ini dilakukan berkat digitalisasi.
"Kadang-kadang memang ya memang harus tetap proper. Nah, kita lihat dalam hal ini ada 11 area di mana kita terus melakukan efisiensi. Terutama dengan adanya teknologi digital," katanyta.
"Seluruh naskah dari dokumen yang harus kita proses itu sudah didigitalisasi. Kita juga mungkin termasuk K/L pertama yang meminta tanda tangan digital diakui, termasuk dengan BSSN dan lainnya," lanjut Menkeu.
Sri Mulyani melanjutkan, berbagai rekomendasi yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta arahan dari Komisi XI DPR RI juga terus ditindak lanjuti.
Terutama terkait dengan pelaksanaan peningkatan belanja berkualitas, pemetaan kategori BUMN yang mendapat prioritas dukungan fiskal, progres pembangunan CoreTax, dan pengungkapan realisasi belanja berdasarkan fungsi.
