Michelle Natalia
IDXChannel - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan pentingnya peranan keuangan negara dalam transformasi digital Indonesia. Setidaknya ada tiga aspek yang perlu diperhatikan untuk mempercepat transformasi tersebut.
"Yang pertama, digitalisasi dari aspek citizen atau people, yang kedua adalah digitalisasi dari aspek ekonomi, dan ketiga digitalisasi dari aspek pemerintah atau government," ujar Sri dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital 2022 di Jakarta, Senin (11/7/2022).
Ia menjelaskan peranan keuangan negara di tiga aspek tersebut cukup signifikan lantaran pembangunan infrastruktur digital membutuhkan anggaran. Misalnya, semenjak 2020 semua anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) dipotong kecuali Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
"Bahkan, bukan hanya tidak dipotong, tapi juga ditambah. Sejak tahun 2020 hingga 2022 itu anggaran pak Johnny G. Plate itu naik Rp20 triliun, lalu Rp26 triliun, dan Rp27 triliun, Ini tiga tahun berturut-turut, ini duit beneran ya pak, bukan monopoli ya," cetus Sri.
Pemerintah lanjutnya, tak bisa memangkas anggaran Kemenkominfo karena masih banyak daerah tertinggal. Ada 84 ribu desa dan kelurahan, 250 lebih sekolah, dan lebih dari 10 ribu puskesmas, yang belum terkoneksi internet.
"Jadi, kalau kita mau membicarakan government to people, apalagi kita sudah melakukan dengan Kartu Prakerja untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat, kita harus menuju ke sana. Untuk puskesmas, Kemenkes sedang berupaya melakukan digitalisasi, transfer dari anggaran pemerintah ke biaya operasi puskesmas diharapkan by puskesmas, by address, by account number, sehingga tidak perlu melalui berbagai pihak atau langkah," jelas Sri
Untuk sekolah, Kemenkeu dan Kemendikbud Ristek sudah melakukan dana BOS by school name, by school address, dan by school number. Bahkan, di situ juga telah dibangun aplikasi untuk pembelian.
"Jadi kalau sekarang kepala sekolah beli, dia langsung terlihat di dalam aplikasi digitalnya. Jadi tidak perlu kan, dulu pak Presiden meminta para menteri mensimplifikasikan karena kepsek sibuk membuat laporan pertanggung jawaban mengenai berbagai macam pengeluarannya. Dengan digital, baik transfernya maupun belanjanya, mereka tidak perlu lagi membuat berbagai laporan-laporan itu," ungkap Sri.
Selama pandemi Covid-19, sambung dia, diciptakan aplikasi PeduliLindungi untuk para individu masyarakat. Dia mengatakan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam mengkoordinasikan pemulihan ekonomi, salah satu yang menjadi perhatiannya adalah UMKM.
"Bagaimana kita bisa targeting UMKM, banyak penyalurannya dan yang melalui KUR dan subsidi bunga, tetapi juga membantu bapak Presiden waktu itu secara simbolik memberikan kepada para pedagang kaki lima langsung, dan itu masuk di database kita mengenai UMKM. Kita mengatakan bahwa UMKM ada 64 juta, tapi yang masuk di dalam sistem informasi belum seluruhnya, yang menggunakan transaksi digital mungkin kurang dari 10 juta," papar Sri.
Maka dari itu, penggunaan QRIS bisa mengakselerasi proses digitalisasi yang bersama-sama dilakukan pemerintah. Kemenkeu sendiri, kata Sri, melakukan banyak hal untuk mentransformasi keuangan negara ke digital.
"NPWP bisa menggunakan NIK dan juga untuk membayar pajak sudah menggunakan e-filing dan e-payment, dan kemarin Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II, tidak ada satupun pengusaha atau perorangan datang ke kantor pajak, itu semuanya online," tambah Sri.
Dalam meng-issue Surat Berharga Negara (SBN), juga dilakukan SBN retail yang juga digital, sehingga bisa menjangkau kelompok milenial. Investor retail, didominasi oleh perempuan yang juga menjadi savvy investor, dan juga kelompok milenial.
"Maaf ya bapak-bapak saya tidak sebut, tetapi milenial dan ibu-ibu itu yang hebat (investasinya). Maksudnya pembelian SBN ya pak, bukan yang lain," canda Sri.
(DES)
