Sri Mulyani: Belanja Pemerintah akan Tembus Rp2.298,2 Triliun di 2023

IDXChannel - Kementerian Keuangan memprediksi penyerapan belanja pemerintah pusat akan terealisasi sebesar Rp2.298,2 triliun atau tumbuh 0,8% di 2023.

"Kami memperkirakan banyak Kementerian/Lembaga yang mengakselerasi belanja di semester II, terutama untuk infrastruktur, IKN, pemilu, dan bahkan Bapak Presiden meminta kita untuk tetap menjaga bansos," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja dengan Banggar DPR RI dan Gubernur Bank Indonesia (BI) di Jakarta, Senin (10/7/2023).

Baca Juga:

Sri Mulyani Kenakan Pajak Natura Atas Barang Endorse Artis dan Selebgram

Seperti diketahui, tahun ini pemerintah sudah menambahkan bansos untuk 3 bulan dalam bentuk beras. Bantuan ini yang menyebabkan masyarakat cukup terjaga dan bahkan pada saat menjelang atau sekitar lebaran, pemerintah juga memberikan bantuan telur serta ayam. 

"Dan ini menstabilkan harga telur dan ayam yang sempat mengalami penurunan di saat menjelang lebaran," ungkap Sri. 

Baca Juga:

Musim Libur Sekolah, Sri Mulyani Ajak Cucu Jalan-Jalan Naik MRT

Terkait Transfer ke Daerah (TKD), diperkirakan mencapai Rp825,4 triliun, atau tumbuh 1,1% dari tahun lalu. Angka ini di atas pagu anggaran tahun ini. 

Sehingga, untuk belanja pemerintah pusat dan TKDD, diperkirakan realisasinya semua di atas 100%, atau di atas pagu.

Baca Juga:

Sri Mulyani Klaim Belanja Negara Rp492 Triliun Langsung Dinikmati Masyarakat, Begini Alokasinya

"Beberapa hal yang kita akan laksanakan di semester II untuk TKDD, pelaksanaan UU HKPD sudah akan kita lakukan, termasuk menerapkan DAU dengan persyaratan untuk pembayaran berdasarkan pelayanan pendidikan kesehatan dan pekerjaan umum. Kami juga sudah mendapatkan estimasi untuk membentuk 4 daerah otonom baru yang pasti akan menaikkan belanja," jelas Sri. 

Insentif fiskal juga diberikan untuk 60 daerah tertinggal agar mereka bisa mengejar dan tidak menjadi tertinggal. Untuk Dana Desa, pihaknya memfokuskan untuk memerangi kemiskinan ekstrem. TKD dalam hal ini akan tetap dijaga.

"Kami mulai melaksanakan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang merupakan DBH baru sebesar Rp3,4 triliun kita bayarkan di semester kedua. Kami juga akan membayar insentif untuk daerah-daerah yang berprestasi dalam pengendalian inflasi kemiskinan dan meningkatkan investasi dan pelaksanaan TKDN," tegas Sri.

Ia menyebut, ada Rp3 triliun yang akan diberikan sebagai hadiah atas prestasi daerah.

"Untuk desa, ada Rp2 triliun yang akan kita bayarkan sebagai insentif, diukur dari perbaikan dan prestasi tata kelola di desa," pungkas Sri. 

(SLF)