Suparjo Ramalan
Ateh menyebut, Pada 2022, pengawasan BPKP difokuskan pada 7 sektor strategis pembangunan yang mencakup 99 topik prioritas dalam pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional. Selain itu, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, BPKP juga tengah mengawal implementasi aksi afirmasi produk dalam negeri dalam belanja pemerintah.
"Pengawasan BPKP juga diarahkan untuk mendorong perbaikan pada sisi supply, yaitu bagaimana industri dalam negeri dapat bertumbuh dan memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan domestik," pungkasnya.
(IND)
