Anggie Ariesta
IDXChannel – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan laporan komprehensif kepada Presiden Prabowo Subianto terkait perkembangan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk outlook fiskal 2025 serta persiapan Nota Keuangan dan RAPBN 2026.
Sri Mulyani menjelaskan, ada tiga pokok laporan yang disampaikan ke Presiden. Pertama, laporan pelaksanaan APBN 2024 yang saat ini sedang dibahas bersama Badan Anggaran DPR RI.
Dia menyebut, laporan tersebut dipastikan sesuai audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Banyak hal yang kemudian perlu ditindaklanjuti, kita akan tetap lakukan,” ujarnya kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/7/2025) malam.
Kedua, dia melaporkan perkembangan pembahasan APBN 2025 usai laporan semester I. Dalam outlook sementara, Sri Mulyani menyebut defisit fiskal tahun depan diproyeksikan berada di angka 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), didorong oleh dinamika penerimaan dan belanja negara.
Poin ketiga adalah laporan soal penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2026 yang akan disampaikan Presiden Prabowo ke DPR pada 15 Agustus 2025.
Sri Mulyani memaparkan sejumlah program prioritas pemerintah yang masuk dalam rencana anggaran tersebut, mulai dari makanan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi Merah Putih, layanan kesehatan gratis, hingga proyek strategis di bidang pertanian, pendidikan, dan infrastruktur.
“Kami melaporkan mulai dari asumsi makro hingga program-program prioritas Presiden. Termasuk infrastruktur ketahanan pangan, pendidikan dasar dan menengah, digitalisasi sekolah, hingga pembangunan bendungan dan irigasi,” katanya.
Dia menambahkan, Presiden Prabowo memberi arahan agar kebijakan belanja tetap fokus pada program strategis yang berdampak langsung kepada masyarakat, sementara penerimaan negara harus terus direformasi untuk menciptakan ruang fiskal yang sehat dan menjaga kepercayaan pasar.
“Beliau mengatakan, apabila defisit bisa disusun agar confidence market bagus, maka ekonomi kita tetap berjalan dan APBN bisa menjalankan fungsi counter-cyclical,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga menyoroti dorongan Presiden agar pertumbuhan ekonomi nasional tak hanya bergantung pada APBN, melainkan juga diperkuat lewat reformasi regulasi untuk mendorong investasi, perdagangan, dan dunia usaha.
“Presiden menekankan pentingnya perbaikan regulasi untuk mempermudah investasi dan tata kelola yang baik,” ujarnya.
Sri Mulyani meminta publik untuk menantikan pemaparan resmi Nota Keuangan dan RAPBN 2026 yang akan disampaikan Presiden pada sidang paripurna DPR, 15 Agustus 2025.
(Dhera Arizona)
