IDXChannel - Kementerian Keuangan mengungkap Program Pengelolaan Penerimaan Negara di 2024 memiliki 7 fokus strategis yang ditujukan untuk optimalisasi pendapatan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan fokus strategis ini diidentifikasi untuk memastikan program pengelolaan penerimaan negara di tahun anggaran (TA) 2024 dapat memenuhi agenda pembangunan negara dengan tetap menjaga iklim investasi, serta dihasilkan secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.
"Pertama, kebijakan perpajakan yang mendukung iklim investasi, tidak hanya soal collection," ujar Sri dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (12/6/2023).
Penguatan transformasi sistem administrasi penerimaan negara. Ini yang berhubungan dengan core tax maupun berbagai IT System.
"Selanjutnya, fokus ketiga adalah efisiensi logistik yang sekarang juga menjadi bagian yang sangat penting dimana peranan dari kami LNSW maupun dari customs, dan memperkuat domestic value chain," ungkap Sri.
Fokus keempat adalah perluasan basis penerimaan menjadi penting, dan yang kelima, terus melakukan penyesuaian peraturan turunan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan UU PNBP.
Fokus keenam adalah penguatan pengawasan dan kepatuhan perpajakan serta yang ketujuh, adalah efektivitas pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat. Ini terutama terhadap barang-barang penyelundupan dan berbahaya.
"Tujuannya tentu saja adalah bagaimana kita mengoptimalkan pendapatan negara baik dari perpajakan dan PNBP, dan tetap menjaga agar sistem penerimaan negara adil, sehat, dan berkelanjutan," jelas Sri.
Dia mengatakan bahwa pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan terus memperbaiki regulasi tata kelola dan inovasi layanan.
"Tujuan sasaran akhir dari 2024 adalah penerimaan negara yang terus meningkat secara optimal, disertai dan mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta pengawasan dan perlindungan masyarakat serta dukungan ekonomi," pungkas Sri.
(SLF)