Michelle Natalia
IDXChannel - Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah akan membuat APBD semakin berkualitas. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dari sisi penerimaan, transformasi ekonomi harus terus dimunculkan di dalam desain untuk melakukan transfer dalam mendorong daerah untuk terus menggunakan APBD-nya secara efektif dan sesuai prioritas nasional.
"Untuk Dana Bagi Hasil (DBH), atau alokasi DBH akan memperhatikan dana untuk daerah penghasil, daerah berbatasan, daerah pengolah, maupun lainnya dalam satu provinsi," ungkap Sri dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI di Jakarta, Selasa (13/6/2023).
Ia menjelaskan, dalam proses meningkatkan kualitas pendapatan perlu ada sinergi penggunaan DBH yang sifatnya earmarked seperti DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), DBH dana reboisasi (DR), dan DBH sawit dengan belanja baik Kementerian/Lembaga (K/L) yang ada di daerah tersebut maupun belanja APBD lainnya.
DBH juga mencerminkan penggunaan untuk menangani berbagai dampak negatif dari penggunaan sumber daya alam tersebut, baik itu perkebunan, kehutanan, maupun dari sisi pertambangan.
"Untuk Dana Alokasi Umum (DAU), sinergi kebijakan DAU akan terus dipertajam sehingga dia tidak menjadi blockgrant yang kemudian penggunaannya sangat berbeda atau prioritasnya tidak mengikuti prioritas dari keinginan memperbaiki kesejahteraan rakyat dan prioritas pembangunan nasional," ucap Sri.
