Advenia Elisabeth/MPI
IDXChannel - Gejolak harga daging ayam salah satunya disebabkan terus naikkan harga pakan terutama jagung. Pemerintah diharapkan dapat memperlonggar aturan impor jagung.
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Mukhammad Faisol Amir menilai, ketersediaan bahan pakan dengan harga terjangkau serta perbaikan logistik dan rantai pasok pangan perlu menjadi bagian dari solusi.
“Jika melihat data BPS, daging ayam merupakan salah satu penyumbang terbesar inflasi bulanan pada April 2023, dengan kontribusi sebesar 0,09 persen dari total inflasi bulanan sebesar 0,31 persen.” cetus Faisol dalam keterangannya, Selasa (23/5/2023).
Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) menunjukkan harga daging ayam nasional di pasar tradisional berada pada Rp 33.919 per kg, naik 2,10 persen dibandingkan Maret 2023. Namun lebih rendah 10,44 persen dari harga ayam di April 2022.
Faisol menyebut, kenaikan harga ayam paling besar dipengaruhi oleh kenaikan harga pakan (jagung). Data USAID mengenai Indonesia’s Poultry Value Chain tahun 2013 menyebut, pakan menyumbang 55,1 persen dari biaya produksi ayam. Oleh karena itu, kenaikan harga jagung mempengaruhi kenaikan harga ayam.
Data Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan menunjukkan, ada kenaikan harga jagung yang signifikan di tingkat petani sejak awal tahun 2023. Antara Januari dan Februari 2023, harga jagung di tingkat petani meningkat sebesar 45,57 persen dari Rp4.049/kg menjadi Rp5.894/kg.
"Harga tersebut semakin meningkat pada Maret 2023 mencapai Rp 6.008/kg. Apalagi, harga jagung terbaru untuk peternak sudah melebihi Harga Acuan Penjualan (HAP) Rp 5.000/kg seperti yang ditunjukkan Peraturan Badan Pangan Nasional No.5/2022," ujar Faisol.
Lebih lanjut dia menerangkan, pakan ayam yang sebagian besar terdiri dari jagung merupakan faktor produksi utama yang menentukan harga akhir ayam di tingkat konsumen. Namun, akses produsen ayam dalam negeri secara keseluruhan terhadap pakan yang lebih murah terhalang oleh peraturan impor jagung yang ketat.
Saat ini, hanya BUMN yang mendapat penugasan yang bisa mengimpor jagung untuk pakan. Kebijakan ini pada akhirnya membuat terbatasnya akses terhadap jagung dengan harga terjangkau bagi peternak unggas rakyat.
Dengan dibatasinya importasi jagung, industri pakan maupun peternak rakyat harus bersaing mendapatkan jagung dari pasar dalam negeri. Hal inilah yang menyebabkan ketimpangan akses, karena tentunya peternak kecil memiliki sumber daya yang terbatas untuk mengumpulkan dan menyerap jagung.
Hal ini dapat dihindari dengan membuka keran impor jagung untuk bahan pakan dari swasta, sehingga tekanan terhadap jagung domestik dapat berkurang.
“Pembukaan kesempatan impor untuk swasta juga akan memunculkan kompetisi yang memaksa mereka bekerja dengan lebih efisien dan tepat dalam membaca kebutuhan pasar,” tegas Faisol.
Selain itu, pembangunan infrastruktur logistik juga merupakan bagian penting dalam distribusi pangan, termasuk ayam. Perbedaan Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) yang besar antar provinsi membuat keberadaan infrastruktur yang memadai menjadi sangat vital.
“Perbedaan MPP antar provinsi bisa mencapai 30 persen, terutama di luar Pulau Jawa. Oleh karena itu infrastruktur seperti jalan dan gudang perlu diperbaiki. Hal ini juga akan mendukung kebijakan pengendalian harga melalui penyediaan tempat penyimpanan cadangan pangan, terutama untuk komoditas yang tergolong perishable,” tandasnya. (RRD)
