Anggie Ariesta
IDXChannel - Kementerian Keuangan memperkirakan subsidi energi dalam APBN berpotensi membengkak hingga Rp100 triliun sebagai konsekuensi menahan harga BBM subsidi. Perkiraan itu belum memperhitungkan potensi kenaikan kompensasi energi pasca menahan harga BBM nonsubsidi.
"Rp90 triliun sampai Rp100 triliun, subsidi kan? (Kalau) kompensasi lain lagi,” ujar Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Rabu (1/4/2026).
Purbaya menegaskan, pemerintah tidak akan mengandalkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk menutup pembengkakan subsidi tersebut. Strategi yang diambil yakni melakukan penghematan besar-besaran pada belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) yang dinilai kurang prioritas.
“Ada penghematan sedikit-sedikit di sana sini. Kita melakukan penghematan tahap 1, tahap 2, tahap 3 di belanja Kementerian/Lembaga yang tidak terlalu jelas dan kalau kepepet saya punya SAL sekarang naik Rp 420 triliun,” katanya.
Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan Rp210,1 triliun untuk subsidi energi yang mencakup BBM, listrik, dan LPG 3 kg. Dengan adanya tambahan ini, total beban subsidi akan meningkat signifikan demi menjaga daya beli masyarakat di tengah tren kenaikan harga minyak global.
PT Pertamina Patra Niaga juga telah mengirmasi bahwa harga seluruh produk BBM per 1 April 2026 tidak mengalami perubahan. Harga Pertalite tetap di angka Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter. Untuk produk nonsubsidi seperti Pertamax, harga tetap dibanderol Rp12.300 per liter untuk wilayah Jawa-Bali.
