Suparjo Ramalan
Kemudian, paling tinggi 50 persen produksi DOC FS dari Pelaku Usaha Integrasi atau Pembibit PS dialokasikan untuk kepentingan sendiri dan Peternak mitra.
“faktanya saya sebagai peternak dan teman-teman peternak ayam broiler lainnya khususnya di daerah Bogor dan wilayah Indonesia lainnya justru tidak kebagian DOC FS. Dengan begitu, saya melaporkan keberatan ini kepada Ombudsman, karena persoalan ini berpotensi adanya maladministrasi karena tidak ada sinkronisasi antara pelaku usaha pembibit ayam broiler dengan peraturan yang ada,” ujar Alvino, Kamis (15/4/2021).
Dari laporannya, saat stok DOC tersedia atau mencukupi, justru sebagian para peternak mandiri tidak kebagian DOC. Hal ini membuat mereka tidak dapat beternak ayam.
“Populasi produksi dari seluruh peternak mandiri mungkin sudah di bawah 10 persen dari total kebutuhan nasional. Gimana cara kami bisa bertahan. Kami seperti dipermainkan. Saat harga tinggi, kami tidak diberikan DOC. Saat ada DOC, kami sering jual rugi,” jelas Alvino.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti laporan yang disampaikan para peternak ayam mandiri. Dia menegaskan, pemerintah berkewajiban melindungi petani dan peternak mandiri, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Peraturan Pemerintah (PP) No.6/2013 Tentang Pemberdayaan Peternak.
