Suparjo Ramalan
“Dan yang terpenting, kita juga tahu ada regulasi yang menyebutkan siapapun peternak rakyat di bumi pertiwi Indonesia, tidak ada cerita rakyat tidak punya ruang ruang untuk mengembangkan usahanya. Jadi peternak kecil seperti Pak Alvino dan kawan-kawan ini harus dibuka ruang usahanya dan harus dilindungi oleh Pemerintah,” kata Yeka.
Meski demikian, laporan tersebut akan dikaji lebih jauh. Apakah laporan itu memenuhi syarat disebut sebagai tindakan maladministrasi. Ombudsman sendiri akan melihat dari sisi regulasi melalui Permentan No.32/2017 dan kebijakan Kementan melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) yang berupaya menjaga supply and demand DOC FS ayam ras pedaging dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) Ditjen PKH No.08068/PK.230/F/03/2021 tentang Pengaturan dan Pengendalian Produksi anak ayam (DOC) FS, pada 8 Maret 2021 lalu.
SE tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian No.32/Permentan/PK.230/09/2017 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi.
“Kita akan kaji dari sisi regulasi, kita tahu ada Permentan 32/2017, tapi kita pun tahu ada kebijakan untuk pengurangan produksi. Jadi nanti akan ketahuan apakah ada konektivitas di lapangan antara kedua kebijakan tersebut, terutama soal kelangkaan DOC ini,” tutur dia.
Yeka menegaskan, pihaknya akan memproses laporan ini dan membuktikan ada atau tidaknya tindakan maladministrasi yang dilakukan pihak PT Berdikari dan perusahaan integrator lainnya.
