AALI
9800
ABBA
188
ABDA
0
ABMM
2360
ACES
780
ACST
170
ACST-R
0
ADES
7375
ADHI
815
ADMF
8100
ADMG
177
ADRO
2970
AGAR
318
AGII
1950
AGRO
765
AGRO-R
0
AGRS
122
AHAP
57
AIMS
254
AIMS-W
0
AISA
152
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1640
AKRA
1060
AKSI
294
ALDO
855
ALKA
294
ALMI
292
ALTO
228
Market Watch
Last updated : 2022/06/24 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
544.03
0.56%
+3.01
IHSG
7042.94
0.64%
+44.67
LQ45
1018.99
0.57%
+5.77
HSI
21719.06
2.09%
+445.19
N225
26491.97
1.23%
+320.72
NYSE
14402.12
0.34%
+49.32
Kurs
HKD/IDR 1,889
USD/IDR 14,845
Emas
873,761 / gram

Syuting Sinetron di Pengungsian Semeru, DPR: Tidak Manusiawi

ECONOMICS
Kiswondari Pawiro
Kamis, 23 Desember 2021 18:43 WIB
Berikut tanggapan DPR terkait ada pihak yang melakukan syuting sinetron di lokasi pengungsian.
Syuting Sinetron di Pengungsian Semeru, DPR: Tidak Manusiawi (Dok.MNC Media)
Syuting Sinetron di Pengungsian Semeru, DPR: Tidak Manusiawi (Dok.MNC Media)

IDXChannel - Syuting sinetron berjudul Terpaksa Menikahi Tuan Muda di lokasi bencana Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur menuai kritik pedas dari sejumlah pihak. Pasalnya, tindakan tersebut sangat tidak manusiawi dan menyakiti banyak pihak.

Menanggapi temuan ini, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto meminta agar sinetron tersebut tidak perlu ditayangkan. Dan jika tetap ditayangkan baiknya tidak perlu ditonton.

"Tidak layak dan tidak manusiawi karena lokasi bencana dijadikan tempat syuting dan lain-lainnya. Kita minta itu tidak perlu ditayangkan, karena sudah menyakitkan orang banyak. Kalau ditayangkan di boikot saja, enggak usah ditonton," kata Yandri kepada wartawan, Kamis (23/12/2021).

Mitra kerja Kementerian Sosial (Kemensos) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini juga meminta kepada pemerintah daerah (pemda) dan kementerian/lembaga, yang fokus menangani situasi kebencanaan, harus lebih selektif terkait kegiatan pihak-pihak tertentu di lokasi pengungsian, sehingga tidak mencederai perasaan pengungsi yang tengah kesusahan.

"Jadi ini penting ke depan menjadi pembelajaran yang sangat berharga, jangan diulangi lagi," tegasnya.

Adapun pihak production house (PH) yang mengaku sudah mendapatkan izin dari Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, Wakil Ketua Umum DPP PAN ini meyakini bahwa pasti itu bukan seperti itu, karena wilayah bencana sehingga bupati menyerahkan area itu pada Kemensos dan BNPB. Justru pihak PH yang tidak sensitif dalam masalah ini.

"Menurut saya, justru yang keliru pihak PH-nya, kenapa syuting di situ, kenapa memilih lokasi itu, itu sudah salah dari awal yang tidak perlu dilakukan," sesal Yandri.

Menurut Yandri, BNPB pun pasti susah sangat sibuk melakukan banyak hal di tempat pengungsian, jadi kalau sampai kecolongan itu berarti pihak PH yang seperti menggampangkan masalah. Jadi dia meminta PH yang bersangkutan untuk meminta maaf pada warga masyarakat.

"Kalau sampai kecolongan, ini kan artinya dari pihak PH sendiri sepertinya menggampangkan masalah. Bila perlu mereka minta maaf sama publik, sama pengungsi," desak legislator Dapil Banten ini.

"Kan enggak bagus itu. Harusnya kita berempati lah dengan para pengungsi yang dapat musibah. Kalaupun mau tayang, syuting tempat lain, diulang, jangan di situ," pungkasnya.

(IND) 

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD