sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Tambah Anggaran Kominfo, Sri Mulyani: Ini Bukan Uang Monopoli

Economics editor Michelle Natalia
11/07/2022 12:06 WIB
Sejak pandemi covid-19 masuk ke Indonesia, dua Kementerian/Lembaga (K/L) yang tidak mengalami pemotongan anggaran ialah Kominfo dan Kemenkes
Tambah Anggaran Kominfo, Sri Mulyani: Ini Bukan Uang Monopoli (Foto: MNC Media)
Tambah Anggaran Kominfo, Sri Mulyani: Ini Bukan Uang Monopoli (Foto: MNC Media)

IDXChannel -  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan sejak pandemi covid-19 masuk ke Indonesia, dua Kementerian/Lembaga (K/L) yang tidak mengalami pemotongan anggaran ialah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Bahkan Kemkominfo mendapatkan anggaran tambahan hingga Rp27 triliun selama tiga tahun berturut-turut. "Bukan hanya tidak dipotong, tapi juga ditambah. Sejak 2020 hingga 2022 itu anggaran pak Johnny G. Plate itu naik Rp20 triliun, lalu Rp26 triliun, dan Rp27 triliun, Ini tiga tahun berturut-turut, ini duit beneran ya pak, bukan monopoli ya," ujar Sri dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital 2022 secara virtual, Senin(11/7/2022).

Sri Mulyani menjelaskan penambahan anggaran tersebut dilakukan untuk mempercepat konektivitas internet di berbagai daerah. Ada 84 ribu desa dan kelurahan, 250 lebih sekolah, dan lebih dari 10 ribu puskesmas, yang belum terkoneksi.

"Jadi, kalau kita mau membicarakan government to people, apalagi kita sudah melakukan dengan Kartu Prakerja untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat, kita harus menuju ke sana. Untuk puskesmas, Kemenkes sedang berupaya melakukan digitalisasi, transfer dari anggaran pemerintah ke biaya operasi puskesmas diharapkan by puskesmas, by address, by account number, sehingga tidak perlu melalui berbagai pihak atau langkah," jelas Sri.

Untuk sekolah, dia mengatakan bahwa Kemenkeu dan Kemendikbud Ristek sudah melakukan dana BOS by school name, by school address, dan by school number. Bahkan, di situ juga telah dibangun aplikasi untuk pembelian.

"Jadi kalau sekarang kepala sekolah beli, dia langsung terlihat di dalam aplikasi digitalnya. Jadi tidak perlu kan, dulu pak Presiden meminta para menteri mensimplifikasikan karena kepsek sibuk membuat laporan pertanggung jawaban mengenai berbagai macam pengeluarannya. Dengan digital, baik transfernya maupun belanjanya, mereka tidak perlu lagi membuat berbagai laporan-laporan itu," ungkap Sri.

(DES)

Halaman : 1 2
Advertisement
Advertisement