Sindo Dul
IDXChannel – Pemerintah Kabupaten Bekasi menegur keras Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum soal retak dan amblasnya tanggul darurat di Kampung Babakan Banten, Desa Sumberurip, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Untuk itu, pemerintah setempat menilai BBWS tak menjalankan intruksi dari Presiden Joko Widodo.
Berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo yang meninjau lokasi pada 24 Februari 2021 lalu, seharusnya tanggul permanen telah didirikan 2-3 bulan setelah bencana banjir melanda kawasan tersebut. Alhasil, banjir besar menerjang ribuan rumah di sembilan desa di Pebayuran. Banjir yang disertai lumpur itu berasal dari jebolnya tanggul Citarum.
”Harusnya sudah dianggarkan, karena presiden kan sudah instruksikan, dalam 3 hari diperbaiki darurat, dalam 2-3 bulan harus dibangun permanen. Sudah instruksi presiden kok,” kata Penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan di Komplek Pemerintahan Kabupaten Bekasi di Jalan Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Kamis (2/9).
Namun kenyataannya, kata dia, baru tanggul darurat saja yang dikerjakan. Bahkan tanggul lama mulai meretak dan pondasi tanahnya telah amblas.”Ternyata itu kan masih perbaikan darurat sampai saat ini. Itu pun sudah amblas turun beberapa meter, terus kiri kanannya juga ternyata ada retakan-retakan lagi. Jadi warga disana sudah mulai resah,” ucapnya.
Kepala BPBD Provinsi Jawa Barat ini telah melakukan pengecekan ke lokasi. Setelah ditinjau, titik kritis di tanggul darurat semakin meluas, dari awalnya hanya 80 meter kini menjadi sepanjang 400 meter. Ramdan kemudian mengadakan pertemuan dengan BBWS Citarum agar mendorong perbaikan tanggul. Terlebih lagi, kini telah memasuki awal musim penghujan.
”Kemarin makanya saya panggil BBWS Citarum, saya minta tolong perhatiannya deh, tapi memang baru diganti nih kepala balainya. 'Saya minta tolong lah, masa (waktu itu) dikunjungi presiden terus (sekarang) kejadian lagi? Anda kan nanti bisa dipecat', saya bilang. Saya juga malu sebagai Kepala BPBD Jabar,” ungkapnya.
