Rizky Fauzan
IDXChannel - Komisi VI DPR RI meminta pemerintah untuk tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Sebab saat ini, wacana menaikkan harga BBM bersubsidi masih bergulir dan menanti kepastian putusan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ini masalah sensitif karena akan ada efek domino terhadap kenaikan harga bahan pokok yang merupakan wilayah Menteri Perdagangan (Mendag). Baru jadi menteri langsung menanggapi efek domino kenaikan harga BBM ke pangan," kata Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka saat rapat kerja bersama Menteri BUMN dan Menteri Perdagangan, Rabu (24/8/2022).
Rieke menuturkan, dana subsidi termasuk energi yang sudah mencapai Rp502 triliun merupakan anggaran yang fantastis. Karena itu, ujarnya, perlu ada perbaikan agar data penerima subsidi akurat sehingga penerima subsidi benar-benar masyarakat miskin dan tidak mampu.
"Anggaran subsidi naik terus tapi kok harga BBM subsidi malah naik? Mungkin saya yang butuh penjelasan. Dan, kalau data penerima subsidi belum akurat, saya menolak kenaikan harga BBM bersubsidi," kata Rieke.
Hal itu diamini anggota DPR RI Komisi VI Andre Rosiade yang meminta pemerintah untuk tidak menaikan harga BBM subsidi.
"Kita harap BBM jangan naik dulu," katanya.
Dia juga meminta pemerintah mempercepat penyelesaian masalah BBM bersubsidi, Pertalite yang diperkirakan habis di bulan September mendatang.
Andre mengatakan kuota penyaluran Pertalite yang disetujui oleh pemerintah hanya 23 juta kiloliter, sementara pergerakan masyarakat mulai meningkat membuat kebutuhan akan BBM Pertalite mencapai 28 juta kiloliter pertahun. Artinya ada defisit sekitar 5 juta kiloliter
"Dan 23 juta kiloliter itu Insyaallah bulan September ini habis. Kami sudah sampaikan berulang kali kepada pemerintah untuk mengambil tindakan apakah pemerintah akan menaikan kuota tapi ini tergantung APBN pemerintah, tau keluarkan aturan pengendalian pemakaian Pertalite," katanya.
Dia meminta usulan menaikkan kuota atau melakukan pengendalian pemakaian Pertalite ini diusulkan dalam Rapat Terbatas dengan Presiden Joko Widodo.
Menurut Andre aturan pemakaian Pertalite diterapkan supaya lebih tepat sasaran, karena dia masih melihat mobil-mobil di atas Rp 500 juta memakai BBM subsidi ini.
"Menurut saya itu harus dibuat aturannya atau gak Pak Pahala sebagai Wakil Komut Pertamina jebol kepalanya. Seakan-akan sekarang Kementerian ESDM, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan membiarkan Pertamina kerja sendiri biar jebol aja kasnya. harapan saya Menteri BUMN bicara dengan Menteri ESDM dan Menteri Keuangan ambil keputusan," katanya.
(NDA)
