AALI
10125
ABBA
232
ABDA
0
ABMM
780
ACES
1470
ACST
272
ACST-R
0
ADES
0
ADHI
1165
ADMF
0
ADMG
167
ADRO
1195
AGAR
410
AGII
1100
AGRO
900
AGRO-R
0
AGRS
595
AHAP
71
AIMS
480
AIMS-W
0
AISA
274
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
595
AKRA
3220
AKSI
0
ALDO
890
ALKA
238
ALMI
240
ALTO
344
Market Watch
Last updated : 2021/05/12 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
467.69
-0.91%
-4.29
IHSG
5921.08
-0.92%
-54.70
LQ45
879.63
-1%
-8.87
HSI
28013.81
0%
0.00
N225
28608.59
0%
0.00
NYSE
16355.62
0%
0.00
Kurs
HKD/IDR 1,826
USD/IDR 14,195
Emas
838,803 / gram

Tekan Penyebaran Covid-19, ASDP : Kami Akan Patuhi Kebijakan Pemerintah

ECONOMICS
Giri Hartomo/Okezone
Sabtu, 10 April 2021 22:38 WIB
ASDP mendukung kebijakan Pemerintah terkait larangan mudik pada periode Angkutan Lebaran 2021 demi tekan penyebaran Covid-19.
Tekan Penyebaran Covid-19, ASDP : Kami Akan Patuhi Kebijakan Pemerintah. (Foto : iNews/Ant)

IDXChannel – Terkait kebijakan Pemerintah untuk melakukan pelarangan mudik bagi seluruh masyarakat, ditanggapi berbagai kalangan dengan positif terutama untuk menekan angka penyebaran Covid-19. Sebelumnya, Kementerian Perhubungan mengeluarkan aturan agar seluruh moda transportasi dilarang beroperasi pada 6-17 Mei 2021. 

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi mengatakan, pihaknya mendukung kebijakan Pemerintah terkait larangan mudik pada periode Angkutan Lebaran Tahun 2021. Mengingat kebijakan tersebut merupakan dalam rangka pencegahan penularan virus covid-19.

Adapun kebijakan larangan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) nomor 13 tahun 2021 tentang larangan mudik lebaran. Selain itu juga mengacu pada Edaran (SE) Gugus Tugas Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idulfitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadan 1442 Hijriah.

"Prinsipnya kami akan mematuhi kebijakan Pemerintah tersebut, demi tujuan bersama untuk menekan penyebaran Covid-19,” ujarnya kepada MNC Portal Indonesia, Sabtu (10/4/2021).

Kembali ditegaskan Ira, pihaknya mengimbau kepada pengguna jasa penyeberangan untuk menunda perjalanan dengan kapal ferry pada periode waktu tersebut. Terkecuali benar-benar dalam keadaan mendesak dan perlu.

Dalam beleid pengendalian transportasi selama Masa Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 mengatur angkutan darat yang dilarang pada masa pemberlakuan aturan ini. Beberapa yang dilarang seperti kendaraan bermotor umum dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang, kendaraan bermotor perseorangan dan jenis mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan bermotor, serta kapal angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Namun, pengecualian diberlakukan bagi masyarakat dengan kepentingan tertentu. Misalnya bekerja atau perjalanan dinas untuk ASN, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD, Polri, TNI, pegawai swasta yang dilengkapi dengan surat tugas dengan tandatangan basah dan cap basah dari pimpinannya.

Atau juga bisa dengan kunjungan keluarga yang sakit, kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal dunia. Kemudian ibu hamil dengan satu orang pendamping, kepentingan melahirkan maksimal dua orang pendamping, dan pelayanan kesehatan yang darurat.

Sedangkan, pengecualian kendaraan diberlakukan bagi kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara RI, kendaraan dinas operasional, berplat dinas, TNI, Polri dan kendaraan dinas operasional petugas jalan tol. Selain itu ada kendaraan pemadam kebakaran, ambulans dan mobil jenazah, mobil barang dengan tidak membawa penumpang.

Lalu ada kendaran yang digunakan untuk pelayanan kesehatan setempat seperti ibu hamil dan anggota keluarga intinya yang akan mendampingi, kendaraan yang mengangkut pekerja migran indonesia warga negara Indonesia dan mahasiswa pelajar di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus dari pemerintah sampai ke daerah asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terkait peran pengawasan di lapangan akan dilakukan Polri dibantu TNI, Kemenhub, dan Dinas Perhubungan di daerah, untuk kendaraan bermotor umum dan kendaraan bermotor perseorangan. Sementara penyekatan akan dilakukan di 333 titik pada akses utama keluar dan masuk jalan tol dan non-tol, terminal angkutan penumpang, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan.

"ASDP akan terus melakukan koordinasi untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pelarangan mudik dan pengecualian-pengecualian yang telah diatur sehingga dapat berjalan dengan efektif di lapangan," pungkasnya. (FHM)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD