Adi Haryanto
IDXChannel - Pelayanan pemerintahan di Pemkot Cimahi terancam tidak maksimal jika kebijakan menghapuskan para tenaga honorer atau tenaga kerja kontrak (TKK) benar-benar dilakukan pada tahun 2023.
Pasalnya pemerintah pusat sudah memutuskan untuk meniadakan tenaga honorer di semua unsur pemerintahan mulai tahun 2023. Nantinya yang ada hanya PNS, PPPK dan pegawai outsourcing dengan kriteria tertentu.
"Kemungkinan akan ada pelayanan yang terganggu, karena rata-rata hampir di semua pemda itu kekurangan pegawai yang ditutup oleh THL (honorer)," kata Asisten III Bidang Administrasi Umum, Setda Kota Cimahi, Tata Wikanta, Sabtu (29/1/2022).
Tata menyebutkan, jika kebijakan tersebut benar-benar terjadi, kekurangan pegawai di lingkungan Pemkot Cimahi pastinya akan semakin terasa. Sebab, kekurangan yang terjadi selama ini tidak kentara karena perannya bisa dicover oleh tenaga honorer.
Solusi dengan seleksi CPNS maupun PPPK tidak akan memenuhi kebutuhan pegawai di Kota Cimahi. Selain belum tentu semua honorer bisa mengikuti dan lolos dalam seleksi, keterbatasan formasi juga jadi permasalahan.
