sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Terancam Deindustrialisasi, Pelaku Tekstil Dorong Pemerintah Terapkan Antidumping Produk Impor

Economics editor Rohman Wibowo
17/11/2026 12:41 WIB
Harga jual pakaian jadi maupun produk apparel lainnya di China justru jauh lebih mahal ketimbang yang dipasarkan di Indonesia sebab sejak 1999 negara tersebut.
Terancam Deindustrialisasi, Pelaku Tekstil Dorong Pemerintah Terapkan Antidumping Produk Impor. Foto: iNews Media Group.
Terancam Deindustrialisasi, Pelaku Tekstil Dorong Pemerintah Terapkan Antidumping Produk Impor. Foto: iNews Media Group.

IDXChannel - Pengusaha pertekstilan nasional meminta pemerintah menghentikan kebijakan yang menjurus pada pro-impor sebagai pijakan awal untuk memutus tren deindustrialisasi sekaligus memulai reindustrialisasi.

Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman menyatakan bahwa di luar importasi ilegal, masuknya pakaian jadi impor secara legal pun saat ini sangat mengganggu produsen dalam negeri terutama Industri Kecil Menengah (IKM) karena dijual dengan harga terlampau murah.

Pernyataan tersebut disampaikan Nandi untuk menanggapi desakan kalangan peritel agar perizinan produk impor dipermudah serta dipercepat.

“Justru saat ini kami tengah dalam pembicaraan bersama Kementerian Perindustrian untuk menerapkan Bea Masuk Tindak Pengamanan atau safeguard untuk pakaian jadi impor,” tuturnya dalam keterangan resmi, Selasa (17/11/2026).

Menurut Nandi, harga jual pakaian jadi maupun produk apparel lainnya di China justru jauh lebih mahal ketimbang yang dipasarkan di Indonesia sebab sejak 1999 negara tersebut menerapkan Undang-Undang tentang Harga yang biasa mereka sebutbsebagai regulasi anti-predatory pricing.

“Di sini mereka menjual dengan harga sangat murah karena tidak ada aturannya. Bahkan hampir seluruh global brand yang dijual di China adalah made in China,” kata dia.

IPKB menilai penerapan aturan tersebut di China telah membuat pekerja pada sektor manufaktur dan ritelnya sama-sama hidup. 

“Di sini kami dikorbankan demi wisata belanja barang impor,” kata Nandi.

Atas situasi itu, IPKB meminta Presiden Prabowo membersihkan kabinet beserta birokrasi yang masih berupaya melakukan relaksasi impor. 

“Sektor hulu adalah korban nyata dari rezim pro impor ini, sudah ratusan perusahaan gulung tikar,” kata dia.

Dari sektor hulu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi menegaskan bahwa kebijakan relaksasi impor yang masih diandalkan banyak pejabat pemerintah untuk memperbaiki kondisi industri tekstil justru menjadi biang kerok tutupnya ratusan pabrik hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Bertahun-tahun mereka memberikan berbagai macam insentif lalu disertai dengan relaksasi impor bahan baku sebagai senjata pamungkasnya, dan trend PHK disektor produksi serat, benang hingga kain masih terus berlangsung,” ujar Aqil.

APSyFI berpandangan bahwa importasi pada dasarnya tetap boleh dibuka asal dijalankan secara adil (fair), baik dari segi harga maupun prosedurnya.

“Masalahnya, rezim pro impor ini selalu menghalangi upaya penerapan trade remedies baik antidumping maupun safeguard demi kebijakan relaksasi impor,” kata Aqil.

Aqil turut menyinggung persoalan kuota impor melalui pertimbangan teknis (pertek) yang dinilai gagal menghindarkan pasar domestik dari praktik dumping. Karena konsumen selalu membandingkan harga domestik dengan harga dumping barang impor, produsen dalam negeri terpaksa mengikuti harga barang impor yang sering kali berada di bawah biaya produksi.

“Maka wajar kita ada ratusan pabrik tutup karena memang sering jual rugi, dan juga wajar jika sektor hilir ingin mengimplementasikan safeguard meski sudah ada pertek karena mereka tidak ingin kejadian di sektor hulu dan antara terulang,” ujarnya.

Menurutnya, integrasi industri dari hulu sampai hilir menjadi satu-satunya jalan agar ekosistem sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) kembali menciptakan nilai tambah sehingga sanggup berkontribusi dari sisi pajak, menyelamatkan devisa lewat substitusi impor, menghasilkan devisa dari ekspor, serta membuka lapangan kerja yang lebih besar.

Dari sisi konsumen, Ketua Yayasan Konsumen Tekstil Indonesia (YKTI) Rudiansyah mengatakan masyarakat pada dasarnya menginginkan harga murah dengan kualitas baik, namun pihaknya turut mempertimbangkan melemahnya daya beli jika banjir barang impor menyebabkan sebagian masyarakat kehilangan pekerjaan.

“Jadi kami selalu mengkampanyekan penggunaan produk dalam negeri karena dibuat oleh pekerja asli Indonesia,” kata dia.

Rudiansyah pun mengingatkan pemerintah di pusat maupun daerah agar memberi porsi lebih besar bagi produk lokal di area pajang (display) ritel supaya menarik minat konsumen yang lebih besar. 

Sebab, di China, Pakistan, India, Turki, dan Vietnam, ruang bagi brand lokal di gerai ritel bisa mencapai tiga hingga empat kali lipat dibandingkan global brand berkat campur tangan pemerintah melalui regulasi.

YKTI melihat saat ini sudah banyak brand lokal yang mampu bersaing dengan global brand baik dari sisi harga maupun kualitas, hanya saja keberpihakan ritel masih minim dan belum ada aturan yang mengikatnya.

“Jika keluhan retail terkait masih banyaknya konsumen yang lari ke Malaysia atau Singapura untuk berbelanja global brand, baiknya meminta pengetatan aturan barang bawaan,” ujar Rudiansyah.

(NIA DEVIYANA)

Halaman : 1 2
Advertisement
Advertisement