Shelma Rachmahyanti
“CHSE ini digadang-gadang akan di terapkan pada seluruh industri pariwisata termasuk Desa Wisata dan lain-lain. Apabila akan didorong menjadi sertifikasi mandiri dengan mekanisme OSS, berapa banyak kapitalisasi dana yang akan terhimpun dari program yang kurang bermanfaat ini dan tentunya akan sangat membebani pengusaha,” kata Sutrisno dalam konferensi pers secara virtual, Senin (27/9/2021).
Dia menjelaskan, dengan jumlah hotel bintang dan non bintang saat ini yang menurut data BPS terdapat 29,243, maka apabila biaya sertifikasi ditetapkan Rp10 juta saja akan terkumpul Rp292 miliar lebih per tahunnya.
Sedangkan, jumlah restoran di seluruh Indonesia adalah 118,069 (menurut Euromonitor International, 2019; Yuningsih, 2021). Jika biaya diasumsikan Rp8 juta saja per unit, maka akan terjadi pengeluaran sebesar lebih dari Rp944 miliar yang sangat memberatkan.
“Ini termasuk negative sum game, transfer economic value dari hotel dan restoran kepada pelaku usaha lain pelaksana sertifikasi CHSE. Kami menganggap ini adalah bentuk ketidakadilan,” pungkasnya.
Lebih lanjut, Sutrisno menegaskan, mewajibkan sertifikasi CHSE ini justru bertentangan dengan upaya recovery bisnis pariwisata. Di mana, bisnis pariwisata ini salah satu sektor yang terdampak paling buruk dari sektor ekonomi lainnya.
