Ia meminta pemerintah memperketat dan mempertegas pelaksanaan alokasi BBM Bersubsidi di lapangan agar tepat sasaran.
"Selama ini di pom bensin kita lihat bersama mobil-mobil yang tidak seharusnya membeli BBM bersubsidi itu justru dibiarkan membeli BBM bersubsidi," kata Raihan.
Raihan mengungkapkan banyak sekali jerigen-jerigen untuk industri yang membeli BBM bersubsidi (Bio Solar) dibiarkan dan bahkan terkadang bermain mata dengan oknum petugas terkait.
"Ini yang harus diperketat dan diatur sedemikian rupa, agar BBM bersubsidi itu alokasinya jelas dan tepat pada sasarannya. Kami mendorong untuk jangka panjang, persoalan BBM ini tidak berlarut-larut," tegas Raihan Ariatama.
Ketum PB HMI tersebut juga meminta pemerintah memasifkan penggunaan energi baru dan terbarukan di tengah masyarakat dengan berbagai insentif.
"Ini kan sudah mulai banyak mobil listrik tapi belum masif, harapannya itu bisa dimasifkan ke depan agar secara perlahan konsumsi BBM Bersubsidi kita lambat laun mengecil. Ini menjadi solusi yang kami tawarkan dari jangka pendek sampai jangka panjang. Kita melihat persoalan ini akan terus terjadi kalau kita tidak dicarikan solusinya," ujarnya.
Sehingga kata Raihan apabila suatu saat nanti BBM bersubsidi dihapus pemerintah sudah ada solusi dan alternatif agar masyarakat beralih ke sumber energi lainnya."Misalkan penghapusan minyak tanah menjadi kompor gas. Gas elpiji sekarang sudah ada kompor listrik. Harapannya fasilitas dan kelengkapan untuk energi baru dan terbarukan perlu disiapkan oleh pemerintah," ucap dia.
Kedepannya Raihan berharap pemerintah mendorong dan mengeluarkan berbagai kebijakan pengetatan di lapangan, termasuk sampai ke setiap SPBU harus disosialisasikan secara masif.
"Jangan sampai ada kendaraan yang tidak seharusnya membeli BBM bersubsidi itu membeli dan membuat kerugian di tengah masyarakat. Harus dibatasi BBM bersubsidi, karena itu hanya untuk kelas memegang bawah, dan tentunya itu bisa diidentifikasi dari jenis kendaraan yang dimiliki masyarakat," tegasnya.
(FRI)