AALI
9425
ABBA
276
ABDA
0
ABMM
2440
ACES
740
ACST
190
ACST-R
0
ADES
6150
ADHI
790
ADMF
8175
ADMG
174
ADRO
3190
AGAR
314
AGII
2300
AGRO
830
AGRO-R
0
AGRS
113
AHAP
95
AIMS
280
AIMS-W
0
AISA
151
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1575
AKRA
1190
AKSI
274
ALDO
755
ALKA
288
ALMI
298
ALTO
193
Market Watch
Last updated : 2022/08/12 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
538.68
-0.69%
-3.72
IHSG
7129.28
-0.43%
-31.11
LQ45
1012.04
-0.62%
-6.29
HSI
20175.62
0.46%
+93.19
N225
28546.98
2.62%
+727.65
NYSE
15602.93
0.32%
+50.23
Kurs
HKD/IDR 205
USD/IDR 14,795
Emas
850,422 / gram

Transisi Energi Bersih Dinilai Berat, BKPM: APBN Sudah Kuat?

ECONOMICS
Iqbal Dwi Purnama
Jum'at, 05 Agustus 2022 22:30 WIB
 Kontribusi energi listrik di Indonesia saat ini mayoritas masih dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang bahan bakarnya adalah batu bara.
 Kontribusi energi listrik di Indonesia saat ini mayoritas masih dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang bahan bakarnya adalah batu bara.
 Kontribusi energi listrik di Indonesia saat ini mayoritas masih dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang bahan bakarnya adalah batu bara.

IDXChannel -  Kontribusi energi listrik di Indonesia saat ini mayoritas masih dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang bahan bakarnya adalah batu bara. Bahkan dari PLTU saja berkontribusi 60% dalam produksi listrik negara.

Deputi Bidang Promosi dan Penanaman Modal, kementerian Investasi/BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Nurul Ichwan mengatakan dalam merealisasikan konsep industri hijau, maka pemerintah harus siap untuk menyuplai energi bersih ke Industri di Indonesia.

"Kita melihat dua hal, pertama listrik yang diberikan kepada rumah tangga, kedua listrik yang diberikan kepada industri, yang kepada industri ini lebih krusial," kata Nurul Ichwan dalam diskusi virtual, Jumat (5/8/2022).

Menurutnya saat ini pemerintah punya cita-cita, setidaknya pada sekitar tahun 2030 Indonesia sudah bisa menjadi negara net zero dalam hal emisi karbon. Namun Nurul Ichwan mengaku untuk sampai sana bukan lah hal yang mudah, terutama masalah dana.

"Hanya memang persoalannya, kalau misalnya kegiatan untuk menghasilkan energi berbasis EBT harganya masih sangat mahal, dibanding dengan yang berbasis baru bara," kata Nurul Ichwan.

Sehingga menurut Nurul Ichwan ketika hal ini dilakukan secara cepat, maka yang akan menjadi masalah selanjutnya adalah daya beli masyarakat untuk energi bersih tersebut yang dipertaruhkan.

"Kan alternatifnya dua, diberikan kepada masyarakat dan mereka membeli apa adanya, atau disubsidi oleh pemerintah, bisa kita bayangkan berapa subsidi yang diberikan kepada pemerintah untuk masyarakat yang populasi terbesar ke 4 di dunia ini," sambungnya.

Menurut Nurul Ichwan hal itu dirasa sangat berat untuk dilakukan karena bakal mengancam devisa negara, ketika harus memberikan listrik bersih yang dianggap mahal kepada negara dengan jumlah populasi terbesar ke 4 di dunia.

"Maka dalam hal ini, Kementerian ESDM dan BUMN PLN harus punya kolaborasi yang harmonis dan konsisten untuk membentuk, karena kalau tidak kegagalan kita dalam memberikan EBT untuk Industri akan memunculkan kegagalan yang luar biasa," kata Nurul Ichwan.

Ketika pasar internasional sudah tidak lagi menerima barang yang dihasilkan oleh industri yang masih menungunakan energi kotor dimasa depan, maka dikhawatirkan hal tersebut justru bakal mengancam perekonomian Indonesia sendiri. Alih alih menjadi negara maju pada tahun 2045, namun gagal melakukan transformasi ke energi bersih, maka menjadi ancaman sendiri untuk Indonesia.

"EBT ini menjadi pra syarat bagi industri besar di dunia, bahkan bukan hanya industrinya, tetapi sudah ada kolaborasi antara industri dengan beberapa kumpulan negara, yang sudah bersepakat," lanjut Nurul Ichwan.

"Karena ketika market mengatakan kami tidak sudah dengan barang anda, semurah apapun sehebat apapun, kalau tidak hijau akan kita tolak, mampus kita kalau begitu," pungkasnya.

(NDA) 

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD