Oktiani Endarwati
IDXChannel - Besarnya dana susbsidi energi yang digelontorkan pemerintah mulai dari BBM, Elpiji hingga listrik disebut menjadi penghambat upaya transisi energi dan mencapai dekarbonisasi di pertengahan abad ini.
Di masa awal pandemi, negara G20 mengucurkan sedikitnya USD318,84 miliar untuk menyokong energi fosil. Sementara Indonesia, menurut catatan Climate Transparency 2021, telah menghabiskan USD8,6 miliar untuk subsidi bahan bakar fosil pada 2019, 21,96 persen di antaranya untuk minyak bumi dan 38,48 persen untuk listrik.
Indonesia sempat berhasil melakukan reformasi subsidi bahan bakar minyak dan listrik pada 2014-2017, tetapi masih memberikan alokasi subsidi energi fosil yang cukup besar. Subsidi energi naik 27 persen pada kurun waktu 2017-2019.
"Pemberian subsidi energi fosil tidak saja menghambat rencana dan upaya memangkas emisi gas rumah kaca dan dekarbonisasi, tetapi juga menghasilkan inefisiensi penggunaan energi, dan menciptakan pemborosan akibat subsidi yang tidak tepat sasaran, dan membuat energi terbarukan sukar bersaing," ujar Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa dalam keterangan tertulis, Jumat (12/11/2021).
Menurut dia, penghentian subsidi bahan bakar fosil akan menciptakan lapangan tanding usaha yang rata (level playing field) bagi energi terbarukan. Selain itu, dana subsidi energi fosil akan jauh lebih bermanfaat bila dialihkan pada masyarakat yang paling rentan, pembangunan pendidikan dan fasilitas kesehatan, pengembangan energi terbarukan serta mengakomodasi dampak transisi energi bagi para pekerja di industri energi fosil yang terdampak.
