Widya Michella
IDXChannel -Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief mengatakan pihaknya akan mengkaji ulang usulan biaya haji 1443H/2022M. Hal ini sebagai tindak lanjut atas pencabutan sejumlah aturan yang diberlakukan dalam pencegahan penyebaran Covid-19 oleh Pemerintah Arab Saudi.
Aturan tersebut pun berdampak pada persiapan penyelenggaraan ibadah haji, antara lain menghapus keharusan PCR dan karantina.
Hilman mengatakan dirinya telah berkonsultasi dengan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan Komisi VIII DPR terkait kemungkinan melakukan kaji ulang persiapan penyelenggaraan ibadah haji, termasuk berkenaan dengan usulan biaya perjalanan ibadah haji 1443 H/2022 M.
"Kami sudah melapor ke Menteri Agama terkait dengan perkembangan kebijakan Saudi untuk mendapatkan arahan selanjutnya. Kami juga akan berkonsultasi dengan Komisi VIII DPR untuk menyikapi perkembangan situasi, utamanya terkait adanya pelonggaran protokol kesehatan baik di tanah air maupun di tanah suci,” kata hilman dikutip dalam laman resmi Kemenag, Rabu,(09/3/2022).
“Jadi Kemenag akan segera konsultasi dengan Komisi VIII DPR terkait kemungkinan mengkaji ulang usulan biaya haji 1443 H,” ujar dia.
Hilman menyampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI pada 16 Februari 2022 lalu Menag telah mengusulkan Bipih 1443 H /2022 M senilai Rp45.053.368,00. Usulan ini naik jika dibanding Bipih 1441 H/2020 M.
Salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan usulan Bipih tahun ini adalah adanya perhitungan biaya protokol kesehatan (prokes) jamaah, seperti karantina dan PCR.
