Kunthi Fahmar Sandy
Pemberian suntikan modal melalui PMN terhadap BUMN yang sudah lemah, dinilai membebani negara. Sebab meski jumlahnya sudah ditambah, namun tetap saja BUMN tersebut tidak berkontribusi banyak bagi negara. Sehingga pemerintah membubarkan BUMN tersebut.
“Untuk yang mendapatkan penyertaan modal negara, sudah disuntik sama APBN tapi dia tidak perform, ini poinnya pada efisiensi di dalam tidak berjalan, tata kelola. Makanya Pak Jokowi waktu itu bilang, Komisaris dan Direksi bertanggung jawab dan bisa diseret ke ranah hukum apabila secara sengaja membangkrutkan,” kata Bhima Yudhistira, Direktur Celios pada iNews, Minggu (11/9/2022).
Sementara itu, Menteri BUMN menanggapi hal tersebut dan mengatakan bahwa kebangkrutan BUMN dipicu oleh berbagai macam faktor, namun yang paling dikhawatirkan adalah kelalaian atau salah urus oleh jajaran BUMN yang bersangkutan.
“Ada dua hal, satu karena kalah bersaing, mungkin bisnis modelnya sudah tua dan tidak bisa berkompetisi lagi, itu sesuatu yang wajar. Tetapi yang tidak boleh, kalau sudah sehat jadi sakit, atau yang sakit sudah sehat jadi sakit lagi karena oknum yang mengambil kebijakan yang merugikan,” kata Erick Thohir, Menteri BUMN dalam liputan iNews, Minggu (11/9/2022).
Keberadaan BUMN menjadi perwujudan dari amanat Pasal 33 UUD 1945 dimana perluasan cabang penting perusahaan dikuasai negara. Namun penguasaan tersebut harus dikelola sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat, demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
(Penulis Ribka magang idxchannel.com)
(SAN)
