Advenia Elisabeth/MPI
Lebih lanjut ia menyebut, terkait pemanfaatan utang, porsi belanja pemerintah untuk belanja barang dan belanja pegawai masih tinggi sehingga dipersepsikan utang untuk hal yang kurang produktif. Sementara pembiayaan utang untuk infrastruktur pun menuai masalah.
"Infrastruktur masif dibangun tapi biaya logistik turunnya kecil sekali masih 23,5% dari PDB, konten impor besi baja, mesin dalam proyek infrastruktur juga jadi beban terhadap transaksi berjalan. Inilah yang disebut utang tidak dilakukan secara terukur," urainya.
Oleh sebab itu, Bhima menyarankan, sebaiknya pemerintah menunda dahulu belanja infrastruktur khususnya infrastruktur yang mengalami cost overun, konten impornya tinggi dan kurang berdampak pada penurunan biaya logistik.
Kemudian beberapa infrastruktur mega-proyek terpaksa harus dikorbankan agar ruang fiskal bisa lebih lega.
"Pemerintah juga bisa merevisi lagi rencana pemberian PMN ke BUMN tahun 2023, tidak semua BUMN harus dikucurkan pendanaan terlebih setoran dividennya kecil," tutur Bhima.
