Dia juga menegaskan, pemerintah akan selalu menindaklanjuti laporan premanisme, mengingat tidak sedikit kasus pemerasan oleh premanisme selama ini membuat investor mengundurkan diri untuk bekerja sama dengan Indonesia.
"Karena kita bisa hitung ya kan, cost yang terjadi dengan yang namanya premanisasi, perizinan-perizinan ini, apa lah semua-semuanya ini. Ini angkanya 15–20 persen, gimana orang mau kumpul di negara kita," kata dia.
Salah satu kasus yang disoroti Todotua adalah dugaan pemalakan proyek pembangunan pabrik Chandra Asri Alkali (CAA) senilai Rp5 triliun. Kasus ini melibatkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cilegon serta sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas).
Todotua menegaskan, proses hukum atas kasus tersebut sedang berjalan dan pemerintah terus berkoordinasi dengan kepolisian daerah. Dia juga menyampaikan, situasi di lokasi kini mulai kondusif.