Wapres Dorong Pertumbuhan Kalteng Jadi Penyangga Ekonomi IKN

IDXChannel - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mendorong pertumbuhan Kalimantan Tengah (Kalteng) sebagai provinsi yang berperan strategis dalam menyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Terutama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

“Kalimantan Tengah harus bergegas, baik mempersiapkan infrastruktur, sarana prasarana, sumber daya manusia (SDM), maupun menggali sektor-sektor potensial, termasuk sektor perdagangan lintas wilayah,” tegas Wapres dalam sambutannya pada acara Pengukuhan KDEKS Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Selasa (24/10/2023).

Baca Juga:

Pengusaha India Tinjau Langsung IKN, Jajaki Peluang Investasi di Berbagai Bidang

Wapres pun mendorong Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Kalimantan Tengah agar dapat mengembangkan ekosistem syariah yang terintegrasi untuk mendukung peran strategis sebagai provinsi penyangga IKN.

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, penyiapan ekosistem terintegrasi menjadi penting. Sebab, dalam jangka panjang, dapat menjadi pilar penopang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan mengatasi kemiskinan di Indonesia.

Baca Juga:

Mengulik OIKN-Tony Blair di Kerja Sama Riset dan Inovasi

“Terus kembangkan infrastruktur dan ekosistem syariah yang terintegrasi di wilayah Kalimantan Tengah,” tutur Wapres.

Baca Juga:

Jokowi Bertemu Xi Jinping, Berharap China Jadi Mitra Strategis Pembangunan IKN

“Ini penting agar penghimpunan dan manfaatnya semakin optimal, serta menjadi instrumen penting untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di masyarakat,” paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Wapres juga mengingatkan, keberlanjutan merupakan faktor penting yang tidak dapat dipisahkan dari integrasi ekosistem syariah ini. 

Untuk itu, Wapres menuturkan, seluruh program yang disiapkan oleh KDEKS harus masuk ke dalam kerangka rencana dan anggaran daerah agar dapat terus dilanjutkan, dan tidak terpengaruh dengan pergantian kepengurusan di stakeholder terkait.

“Masukkan muatan ekonomi syariah dalam kerangka perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, baik RPJMD maupun RKPD,” imbuh Wapres.

“Saya minta jajaran KNEKS untuk memastikan seluruhnya dapat berjalan dengan baik dan segera terlaksana,” tambahnya.

Menutup arahannya, Wapres menekankan bahwa untuk memastikan kedua langkah di atas berjalan dengan baik, KDEKS Provinsi Kalimantan Tengah harus memiliki skema evaluasi dan monitoring yang dapat mengukur hasil jangka pendek, menengah, maupun panjang.

“Susun program secara komprehensif dan terstruktur, serta tetapkan quick wins untuk jangka pendek,” pungkas Wapres.

(YNA)