Anggie Ariesta
IDXChannel - Gelombang penyebaran informasi palsu (hoaks) berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) kembali menyasar lini Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemenkeu meminta masyarakat untuk tidak termakan modus penipuan berkedok pembagian bantuan sosial yang mencatut nama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
“Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang sedang mencari seratus orang tercepat untuk diberikan bantuan dengan cara memviralkan video dan menekan seluruh tombol pada video, merupakan video hoaks deepfake,” tulis PPID Kemenkeu dalam keterangannya, Senin (18/5/2026).
PPID Kemenkeu menegaskan bahwa rekaman video yang meminta netizen melakukan interaksi digital tertentu demi mendapatkan insentif finansial langsung dari Purbaya adalah murni rekayasa digital.
“Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya,” tambah PPID Kemenkeu.
Adapun masyarakat juga diminta untuk menyadari bahwa akun-akun tersebut menggunakan trik psikologis "pembagian cepat" guna memanipulasi algoritma media sosial (seperti menekan tombol like, share, comment) sekaligus berpotensi menjebak korban ke dalam aksi kejahatan siber (phishing) data pribadi.
Perlu diketahui, Kemenkeu mencatat dalam beberapa waktu terakhir, nama Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa berulang kali dipalsukan oleh pihak tidak bertanggung jawab menggunakan berbagai modus dan narasi teoretis.
Sebelumnya, beredar pula video deepfake serupa di platform TikTok melalui akun palsu yang menggunakan nama lengkap sang menteri. Akun tersebut memanipulasi foto profil dengan tangkapan layar (screenshot) tanda centang biru tiruan demi meyakinkan korbannya.
Konten itu berisi ajakan agar masyarakat mendaftarkan data diri langsung ke akun tersebut guna memperoleh bantuan modal usaha. Kemenkeu menegaskan pihaknya tidak menyalurkan bantuan modal secara tunai dan langsung kepada individu/perorangan, melainkan melalui regulasi subsidi lewat kementerian teknis.
