AALI
9800
ABBA
0
ABDA
0
ABMM
785
ACES
1485
ACST
300
ACST-R
0
ADES
1685
ADHI
1105
ADMF
8175
ADMG
165
ADRO
1180
AGAR
436
AGII
1100
AGRO
995
AGRO-R
0
AGRS
308
AHAP
73
AIMS
366
AIMS-W
0
AISA
296
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
488
AKRA
3120
AKSI
800
ALDO
795
ALKA
244
ALMI
244
ALTO
324
Market Watch
Last updated : 2021/04/21 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
475.19
-1.04%
-5.00
IHSG
5993.24
-0.75%
-45.08
LQ45
892.79
-1.08%
-9.77
HSI
28621.92
-1.76%
-513.81
N225
28508.55
-2.03%
-591.83
NYSE
0.00
-100%
-16107.56
Kurs
HKD/IDR 1,867
USD/IDR 14,505
Emas
832,144 / gram

Wow! Dalam 10 Tahun Kerugian Akibat Investasi Bodong Capai Rp114,9 Triliun

ECONOMICS
Hafid Fuad/Koran Sindo
Jum'at, 26 Februari 2021 22:05 WIB
Namanya investasi pasti ada untung dan rugi, tapi bila investasi yang dipilih adalah investasi bodong sudah pasti kerugian yang akan didapat.
Wow! Dalam 10 Tahun Kerugian Akibat Investasi Bodong Capai Rp114,9 Triliun (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Namanya investasi pasti ada untung dan rugi, tapi bila investasi yang dipilih adalah investasi bodong sudah pasti kerugian yang akan didapat. Satgas Waspada Investasi mencatat, dalam 10 tahun terakhir total kerugian akibat investasi bodong mencapai Rp114,8 triliun.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing menyebut, kerugian masyarakat akibat investasi bodong mencapai angka yang sangat fantastis. Dalam 10 tahun terakhir mencapai Rp 114,9 triliun.

“Ini baru sebatas dari masyarakat yang melaporkan dan diproses hukum” ujar Tongam dalam webinar yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, di Jakarta, Jumat (26/2/2021).

Dia mengakui di luar sana juga tidak sedikit masyarakat yang bungkam dan tidak mengadukannya ke pihak berwenang.

“Banyak masyarakat kita yang tidak lapor karena berbagai hal,” sebutnya.

Dia juga menambahkan, jumlah investasi bodong yang banyak terlapor adalah layanan pinjaman digital atau peer to peer lending ilegal, kemudian pegadaian ilegal yang diduga mencapai ribuan aduan. Untuk itu, dia meminta masyarakat waspada.

Lebih lanjut dia menjelaskan, usaha yang dinyatakan legal adalah yang memiliki izin. Selain itu juga model bisnis yang dijalankan harus sesuai dengan yang dicantumkan dalam surat izin.

"Jadi usaha yang legal itu adalah usaha yang mempunyai izin usaha sesuai dengan izin usahanya. Harus selaras, perizinan dengan business model kegiatan usahanya,” kata dia.

Sebaiknya, jika kedua hal tersebut tidak terpenuhi maka dianggap ilegal dan harus segera ditindaklanjuti secara hukum. Sebab, dia menilai umumnya yang ilegal ini berpotensi menimbulkan kerugian. (RAMA)

Rekomendasi Berita
Berita Terkait
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD