Wahyu Dwi Anggoro
IDXChannel - Negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) gagal mencapai kesepakatan mengenai upaya reformasi dan perpanjangan moratorium bea masuk e-commerce.
Dilansir dari Reuters pada Selasa (31/3/2026), empat hari pembicaraan antara para menteri perdagangan di ibu kota Kamerun, Yaounde, berakhir tanpa hasil yang berarti pada Senin.
Menanggapi kegagalan tersebut, Amerika Serikat (AS) mengancam akan membuat kemitraan alternatif dengan negara-negara yang sepaham dan membatasi peran WTO dalam pembuatan kebijakan perdagangan global di masa depan.
"Saya selalu skeptis terhadap manfaat WTO, dan konferensi minggu ini menegaskan bahwa organisasi ini hanya akan memainkan peran terbatas dalam upaya kebijakan perdagangan global di masa depan," kata Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer.
Brasil dan Turki menolak upaya untuk memperpanjang moratorium bea masuk e-commerce, termasuk pada unduhan dan streaming digital.
Untuk pertama kalinya dalam 28 tahun, moratorium yang disepakati pada awal era internet tersebut habis masa berlakunya.
Negara-negara berkembang yang menentang perpanjangan berpendapat bahwa moratorium tersebut menghalangi mereka memperoleh potensi pendapatan pajak.
Menurut para analis, WTO semakin terpinggirkan oleh nasionalisme ekonomi dalam satu dekade terakhir.
"Ini menandai keretakan lain dalam fondasi sistem WTO," kata Wakil Sekretaris Jenderal Kamar Dagang Internasional Andrew Wilson.
Perpanjangan moratorium bea masuk e-commerce dipandang sebagai kunci untuk mengamankan dukungan terhadap WTO dari AS, yang di bawah Presiden Donald Trump telah mundur dari sejumlah badan multilateral.
Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan bahwa badan perdagangan tersebut berharap moratorium bea masuk e-commerce masih dapat dipulihkan. Dia mengungkapkan Brasil dan AS sedang berupaya mencapai kesepakatan mengenai moratorium itu.
Okonjo-Iweala menambahkan bahwa pembicaraan mengenai sejumlah isu reformasi WTO, termasuk membuat penggunaan subsidi lebih transparan, akan berlanjut di Jenewa dalam waktu dekat.
AS dan Uni Eropa selama ini berpendapat bahwa China memanipulasi aturan WTO untuk menjalankan praktik dagang yang tidak adil. Beijing telah lama menolak tuduhan bahwa pihaknya melanggar aturan perdagangan dan menegaskan dukungannya terhadap sistem multilateral, termasuk WTO. (Wahyu Dwi Anggoro)
