Rizky Fauzan
IDXChannel - Pengaturan penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar secara tepat sasaran menjadi jalan keluar utama untuk mengantisipasi habisnya kuota serta menyelamatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Langkah ini juga diharapkan bisa menghindari terjadinya kelangkaan Pertalite di pasaran.
Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengatakan bahwa memang seharusnya pemerintah mengambil langkah kebijakan pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Menurut dia, apapun jenis barang bersubsidi harus dibatasi pemerintah.
"Kebijakan pengendalian BBM bersubsidi adalah masuk akal," kata Tulus dalam keterangannya di Jakarta, Senin (15/8/2022).
Hal ini sebagaimana UU No. 30 tahun 2007 tentang Energi yang menegaskan subsidi energi merupakan hak masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat miskin. Selama ini, Tulus menilai, kompensasi dan subsidi BBM kurang tepat sasaran, karena lebih banyak dinikmati masyarakat kelas menengah.
Tercermin dari banyaknya pengguna kendaraan roda empat yang menikmati subsidi BBM. Baginya, pemilik kendaraan roda empat ini bukan bagian dari masyarakat miskin. Tulus menyebut, pengguna sepeda motor pun paling banyak 20 persen yang memang masuk dalam golongan masyarakat rentan.
