AALI
9600
ABBA
214
ABDA
0
ABMM
2360
ACES
785
ACST
169
ACST-R
0
ADES
7650
ADHI
805
ADMF
8075
ADMG
172
ADRO
2950
AGAR
324
AGII
2050
AGRO
755
AGRO-R
0
AGRS
122
AHAP
57
AIMS
252
AIMS-W
0
AISA
151
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1545
AKRA
1065
AKSI
290
ALDO
845
ALKA
300
ALMI
292
ALTO
202
Market Watch
Last updated : 2022/06/28 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
535.48
-0.74%
-3.98
IHSG
6973.37
-0.61%
-42.69
LQ45
1003.37
-0.73%
-7.36
HSI
22051.08
-0.8%
-178.44
N225
27002.66
0.49%
+131.39
NYSE
14835.30
0.16%
+23.75
Kurs
HKD/IDR 1,884
USD/IDR 14,799
Emas
867,947 / gram

Menaker: Penguatan Pengawasan Ketenagakerjaan Menambah Kepesertaan Jamsos

FOTO
Kontributor MPI
Rabu, 22 Juni 2022 12:31 WIB
Salah satu dari tujuh tahap pengawasan yang dilakukan Ditjen Binwasnaker & K3 Kemnaker, yakni membentuk tim terpadu antara Pengawas Ketenagakerjaan Pusat.
"Penguatan pengawasan ketenagakerjaan akan menambah kepesertaan Jamsos, " ujar Ida Fauziyah secara virtual dalam rapat kerja.

IDXChannel - Pemerintah Pusat mendorong Pemerintah Provinsi membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pengawasan ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan beban kerja pengawasan ketenagakerjaan dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan pengawasan ketenagakerjaan dalam hubungan industrial. 

Salah satu dari tujuh tahap pengawasan yang dilakukan Ditjen Binwasnaker & K3 Kemnaker, yakni membentuk tim terpadu antara Pengawas Ketenagakerjaan Pusat, Pengawas Ketenagakerjaan Daerah dan tim BPJS untuk kepesertaan Jamsos.

"Penguatan pengawasan ketenagakerjaan akan menambah kepesertaan Jamsos, " ujar Ida Fauziyah secara virtual dalam rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (22/6/2022).

Ida Fauziyah menjelaskan enam langkah lain dalam penguatan pengawasan ketengakerjaan dalam penempatan PMI, yakni bimbingan teknis online dan offline kepada seluruh pengawas ketenagakerjaan di daerah, Focus Group Discussion (FGD) untuk seluruh Pengawas Ketenagakerjaan secara online maupun offline terkait penerapan norma-norma ketenagakerjaan di perusahaan, pendampingan kepada Pengawas Ketenagakerjaan Daerah dalam pelaksanaan tugas pembinaan, pemeriksaan, pengujian maupun penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan.

Selain itu, optimalisasi lainnya yakni memberikan penghargaan kepada Pengawas Ketenagakerjaan atas prestasi kerjanya dan sanksi atas ketidakpatuhan dalam pelaksanaan tugasnya dan memberikan alokasi dekonsentrasi untuk pelaksanaan tugas-tugas pengawasan ketenagakerjaan. "Penguatan lainnya yaitu, membentuk tim terpadu antara pusat dan daerah untuk penanganan kasus-kasus yang urgent, " kata Ida Fauziyah.

Foto : Kemnaker

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD