AALI
9800
ABBA
0
ABDA
0
ABMM
785
ACES
1485
ACST
300
ACST-R
0
ADES
1685
ADHI
1105
ADMF
8175
ADMG
165
ADRO
1180
AGAR
436
AGII
1100
AGRO
995
AGRO-R
0
AGRS
308
AHAP
73
AIMS
366
AIMS-W
0
AISA
296
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
488
AKRA
3120
AKSI
800
ALDO
795
ALKA
244
ALMI
244
ALTO
324
Market Watch
Last updated : 2021/04/21 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
475.19
-1.04%
-5.00
IHSG
5993.24
-0.75%
-45.08
LQ45
892.79
-1.08%
-9.77
HSI
28621.92
-1.76%
-513.81
N225
28508.55
-2.03%
-591.83
NYSE
0.00
-100%
-16107.56
Kurs
HKD/IDR 1,867
USD/IDR 14,505
Emas
832,144 / gram

51 PP Tentang UU Cipta Kerja Selesai Diteken, Ada 4 Poin Penting soal BKPM

MARKET NEWS
Ferdi Rantung/Sindonews
Rabu, 24 Februari 2021 13:30 WIB
51 peraturan pelaksanaan (PP) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) telah selesai dikerjakan Pemerintah
51 PP Tentang UU Cipta Kerja Selesai Diteken, Ada 4 Poin Penting soal BKPM. (Foto : MNC Media)

IDXChannel – 51 peraturan pelaksanaan (PP) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) telah selesai dikerjakan Pemerintah. Jika diulas maka terdiri dari 47 PP dan  4 peraturan Presiden (Perpres), dan terdapat 4 poin penting terkait dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“Semua ini sudah diteken, sudah selesai dan sudah berjalan. Nah menyangkut BKPM khususnya ada 4 poin" kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (24/2/2021)

Dijelaskan Bahlil, bahwa dalam UU Cipta Kerja ini ada 4 hal yang terkait BKPM, yaitu PP No 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, PP No 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, PP No 7 tahun 2021  tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan K-UMKM dan Perpres No 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal.

"Di dalam PP No 5 tahun 2021  adalah bagian intisari dari UU cipta kerja.karena PP ini yang mengatur norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK)dalam sistem pengelolaan perizinan yang ada pada kementerian dan lembaga. yang kesemuanya itu berbasis Online Single Submission (OSS) kalo kita himpun semua hampir 21 ribu halaman dalam PP No 5," jelas Bahlil dalam keterangannya.

Sementara itu berdasarkan ketentuan dalam PP no 5 ini, NSPK perizinan berusaha berbasis risiko dalam OSS merupakan acuan tunggal bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pelaku usaha. Artinya tidak ada lagi aturan lain yang menyangkut perizinan usaha di tanah air.  

"Jadi tidak ada lagi acuan - acuan lain dalam implementasi proses perizinan berusaha terkecuali adalah PP no 5 tahun 2021" terangnya.

Sistem OSS diterangkan Bahlil wajib digunakan oleh Kementerian lembaga, Pemda, Administrator KEK, Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan bebas (KPBPB) serta pelaku usaha. Proses perizinan berusaha dilakukan dalam sistem OSS yang disediakan oleh BKPM.

"poin nomor dua ini merupakan jawaban dari keluh kesahnya selama ini yang mengatakan bahwa mengurus izin lama, ketemu sama pejabat lama, biaya mahal, dan lama. dengan ini kita pangkas ini. kecepatan, kepastian dan mudah. Dengan OSS ini asal syarat lengkap saja sudah pasti jalan," imbuhnya

Sistem OSS dibagi ke dalam 3 subsistem, yaitu Subsistem pelayanan informasi, Sub Sistem perizinan berusaha dan Subsistem pengawasan. Sistem OSS berbasis risiko akan go live diimplementasikan tanggal 2 juni 2021. Dan ketentuan terakhir, pengawasan secara integrasi dan terkoordinasi kementerian lembaga, Pemda, KEK, KPBPB melalui sistem OSS. Hal ini ada pada pasal 211 ayat 1 dan pasal 215 ayat 1.

"Dengan sistem OSS ini bentuk pengawasan dan monitoring yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah sudah terjadwal. jadi tidak bisa lagi serta merta tanpa terjadwal. orang turun main periksa sembarang saja. Hal ini demi menjaga suasana kebatinan pelaku usaha. kita ingin PP ini menjadi jalan tengah antara keinginan para pengusaha dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai dari integrasi dalam mendorong  pertumbuhan nasional," terang Bahlil dalam keterangan virtualnya. (FHM)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD