Fiki Ariyanti
"Berita tersebut adalah tidak benar," kata dia dalam keterbukaan informasi BEI, Jakarta, Senin (2/9).
"Belum ada rencana dari pemegang saham mayoritas (lebih besar dari 5 persen) perseroan terkait kepemilikan saham perseroan, seperti divestasi atau rencana aksi korporasi lainnya," Basuki menambahkan.
Perseroan, sambungnya, saat ini telah memenuhi aturan ekuitas minimum bagi perusahaan asuransi syariah sebesar Rp100 miliar yang mulai diberlakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 31 Desember 2026, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
"Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa memastikan bahwa Good Corporate Governance (GCG) diterapkan dalam setiap aspek bisnis pada seluruh struktur organisasi perseroan, sejalan dengan regulasi, penerapan dilakukan dari tingkat jajaran dewan komisaris, direksi, hingga unit organisasi terbawah dan hubungan dengan para pemangku kepentingan," tutur Basuki.
(Fiki Ariyanti)
