Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Amerika Serikat (AS) tengah dalam ancaman gagal bayar atas kewajibannya terhadap para pemegang obligasi.
Kondisi ini praktis mengancam kondisi perekonomian negara tersebut, di mana batas utang per Januari 2023 telah melebihi USD31,4 triliun.
Atas kondisi tersebut, pemerintah AS diketahui tengah berupaya menaikkan plafon utang, sehingga ancaman gagal bayar diharapkan dapat ditutup lewat pinjaman baru.
Meski Indonesia diyakini tidak akan terdampak langsung atas kondisi gagal bayar AS, pemerintah diminta untuk tetap sigap dan segera mengambil berbagai langkah antisipasi.
Salah satunya dengan secara bertahap mengurangi tingkat ketergantungan terhadap dolar AS, melalui kebijakan Local Currency Settlement (LCS).
"Bank Indonesia dengan beberapa bank sentral negara lain punya kebijakan LCS. Ini satu langkah yang positif, karena dengan mendiversifikasi kebutuhan valas bukan hanya terhadap dollar, maka risiko tekanan terhadap nilai tukar rupiah bisa berkurang," ujar Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, dalam Market Review IDXChannel, Selasa (2/5/2023).
Meski tidak terdampak secara langsung, menurut Eko, potensi goyahnya perekonomian AS bakal berpengaruh terhadap devisa nagara. Hal ini lantaran pangsa pasar ekspor non migas Indonesia terbesar kedua adalah Amerika.
"Saat ini momentum yang tepat untuk memperluas kerjasama LCS, karena kita tidak melakukannya sendirian. Ada China, India dan beberapa negara lain di ASEAN yang melakukannya bersama-sama. Karena kalau hanya satu-dua negaar (yang melakukan), tentu AS juga tidak akan tinggal diam," tutur Eko.
Sebagai informasi, kebijakan LCS sendiri merupakan sebuah penyelesaian transaksi bilateral antara dua negara tidak lagi dilakukan menggunakan dolar AS sebagai mata uang global, melainkan menggunakan mata uang masing-masing negara tersebut
Settlement dari transaksinya tersebut dilakukan di dalam yurisdiksi wilayah negara masing-masing.
"Piranti kebijakan dan regulasinya sudah terakomodasi. Kita Lihat di Indonesia sudah ada kebijakan itu, dan di negara lain juga sudah dipastikan melalui forum ASEAN. Ini harapannya bisa dipercepat," ungkap Eko.
Dengan terus memperluas cakupan kebijakan LCS, diharapkan ke depan Indonesia tidak lagi bergantung terhadap keteresdiaan mata uang dolar AS.
"Harapannya kerjasama semacakm ini bisa diperbanyak lagi ke negara-negara lain. Karena ini levelnya baru ada di Asia. Jadi perlu diperbanyak, karena mitra dagang Indonesia juga bisa diperluas," tegas Eko. (TSA)
